RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang harus mengikuti kaidah lingkungan. Karena, pembangunan yang mengabaikan fungsi alam berpotensi memicu bencana seperti banjir dan longsor. 

“Kalau tidak ingin terjadi longsor dan banjir, jangan merusak alam yang sudah diperuntukkan untuk menampung air. Jangan juga membangun rumah di kawasan rawan longsor,” kata Sudjatmiko dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 8 Februari 2026. 

Ia menyoroti, pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang, termasuk kewajiban menjaga proporsi ruang terbuka hijau minimal 40 persen. Sementara, 60 persen lainnya baru dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. 

"Lalu, perlunya menjaga daerah aliran sungai (DAS) agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman maupun komersial. Pelanggaran terhadap fungsi DAS kerap menjadi penyebab meluasnya banjir ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terdampak," ujar Sudjatmiko. 

Kemudian, Sudjatmiko mendorong, seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan lingkungan, tata ruang. Sekaligus, pembangunan infrastruktur agar risiko banjir dapat ditekan secara berkelanjutan. 

“Daerah sungai harus dijaga. Jangan dijadikan tempat tinggal atau kawasan usaha, karena dampaknya bukan hanya di satu titik,” ujar Sudjatmiko. 

Sebelumnya, BMKG menegaskan, perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Melainkan, realitas yang sudah terjadi dan semakin terasa dampaknya di Indonesia. 

Data pengamatan BMKG menunjukkan, tren kenaikan suhu yang signifikan, seiring meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem. Hal tersebut, memicu bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah di Tanah Air. 

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani membeberkan, laporan global terbaru anomali suhu dunia 2024. Anomali itu, telah melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius, yakni mencapai lebih dari 1,55 derajat Celsius. 

"Dibandingkan periode praindustri, angka tersebut menjadikan 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim global. Data suhu menunjukkan secara jelas bahwa bumi semakin panas dan sudah melampaui ambang batas yang disepakati secara global,” ujar Andri dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Cuaca Eksrim Sinergi dan Kolaborasi Atasi Bencana" yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekersama Biro Pemberitaan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026. 

Andri menjelaskan, tren pemanasan global tersebut juga tercermin di Indonesia. Berdasarkan data pengamatan BMKG yang mencakup hampir satu abad, suhu rata-rata nasional menunjukkan kecenderungan terus meningkat. 

“Rata-rata suhu Indonesia pada 2024 mencapai 27,52 derajat Celsius, tertinggi sepanjang sejarah pengamatan. Pola grafik sejak 1984 hingga 2024 menunjukkan tren yang semakin memerah, artinya semakin panas,” kata Andri.