RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Sujatmiko menegaskan, persoalan banjir dan bencana hidrometeorologi tidak bisa dilepaskan dari tata kelola. Yakni, mulai dari cara manusia mengelola air, tata ruang, serta pembangunan infrastruktur sering kali mengabaikan kaidah lingkungan. 

Politikus PKB ini meniliai, hujan pada dasarnya merupakan bagian dari fenomena alam yang membawa keberkahan. Namun, kurangnya pemahaman dan perhatian manusia terhadap perubahan alam membuat air hujan justru berubah menjadi sumber bencana. 

“Hujan itu seharusnya kita syukuri. Tetapi karena kita kurang memahami dan kurang memperhatikan perubahan alam, air yang turun dari langit justru menimbulkan banjir,” kata Sujatmiko dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 8 Februari 2026. 

Ia menjelaskan, air hujan semestinya dikelola melalui dua pendekatan utama. Pertama, air ditampung di permukaan bumi melalui waduk atau bendungan untuk dimanfaatkan. 

"Pada musim kemarau, baik untuk pertanian, air minum, maupun kebutuhan lainnya. Air hujan juga perlu dimasukkan kembali ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah," ucap Sujatmiko.

Dalam persoalan pendekatan kedua tersebut, menurut Sujatmiko, masih sangat jarang dilakukan di Indonesia. Akibatnya, air hujan tidak terserap ke dalam tanah secara optimal dan langsung mengalir di permukaan, sehingga memicu banjir. 

"Hujan memiliki siklus alami dengan intensitas yang berbeda-beda, mulai dari siklus lima tahunan hingga 50 bahkan 100 tahunan. Karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami pola tersebut, dengan penjelasan teknis dari BMKG," ujar Sujatmiko. 

Sebelumnya, BMKG menegaskan, perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Melainkan, realitas yang sudah terjadi dan semakin terasa dampaknya di Indonesia. 

Data pengamatan BMKG menunjukkan, tren kenaikan suhu yang signifikan, seiring meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem. Hal tersebut, memicu bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah di Tanah Air. 

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani membeberkan, laporan global terbaru anomali suhu dunia 2024. Anomali itu, telah melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius, yakni mencapai lebih dari 1,55 derajat Celsius. 

"Dibandingkan periode praindustri, angka tersebut menjadikan 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim global. Data suhu menunjukkan secara jelas bahwa bumi semakin panas dan sudah melampaui ambang batas yang disepakati secara global,” ujar Andri dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Cuaca Eksrim Sinergi dan Kolaborasi Atasi Bencana" yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekersama Biro Pemberitaan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.