RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menekankan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas nasional. Hal ini dilakukan menyusul tingginya kasus eksploitasi seksual anak secara daring di Indonesia.

“Ini alarm keras bagi kita semua. Ruang digital sudah berubah menjadi ruang pemerasan, pemaksaan, dan eksploitasi anak. Negara tidak boleh terlambat hadir,” kata Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 7 Februari 2026. 

Berdasarkan data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) CyberTipline, Indonesia tercatat tiga besar negara dengan laporan eksploitasi seksual anak terbanyak dunia. Veronica menyebut sextortion, grooming, dan live streaming abuse bermula dari kedekatan pelaku sebelum mengendalikan korban ketakutan.

“Bukan sekadar mengejar pelaku, tapi memutus kendali mereka atas korban. Penanganan tidak bisa reaktif kasus per kasus. Negara harus hadir lewat sistem perlindungan,” ujarnya.

Veronica menegaskan Indonesia memiliki landasan hukum kuat melindungi anak di ruang digital melalui tiga undang-undang utama. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan implementasi melalui kolaborasi lintas sektor.

“Kita butuh ekosistem perlindungan terintegrasi. Semua pihak harus bergerak bersama agar anak-anak aman di ruang digital,” katanya.

Selain itu, Kementerian PPPA memperkuat layanan pengaduan melalui SAPA 129 dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak. Langkah ini dilakukan untuk pendampingan, rehabilitasi, hingga pemulihan korban.

Sementara itu, perwakilan International Justice Mission (IJM) David Ruggiero menilai kejahatan siber terhadap anak memerlukan penanganan khusus dengan sumber daya terdedikasi. Kejahatan seksual anak secara online dinilai masif, membutuhkan penanganan khusus, bukan pendekatan biasa atau sambil lalu.

“Eksploitasi seksual anak secara online terlalu kompleks dan masif jika ditangani sambil lalu. Harus ada tim khusus yang fokus penuh,” kata David.