RRI.CO.ID, Magelang - Menteri Agama (Menag) KH Nasaruddin Umar menanggapi kembali persoalan guru honorer madrasah yang disuarakan para pengasuh pesantren. Ia mengakui, masalah tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan hampir merata di berbagai wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Nasaruddin saat mengunjungi Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (6/2/2026). Ia menegaskan, bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadapa masalah ini.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang memiliki perhatian besar untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun tentu tidak bisa sekaligus, karena jumlah guru honorer di bawah Kementerian Agama mencapai sekitar 700.000 hingga hampir 800.000 orang," katanya.

Jumlah tersebut, menurut Menag tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. "Kalau diselesaikan sekaligus, itu bisa menghabiskan separuh anggaran Kementerian Agama,” ujar Menag.

Ia menegaskan, Kemenag terus berupaya mencari solusi dengan dukungan DPR dan Presiden, meski tetap harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran negara. Menurutnya, sejumlah kemajuan telah dilakukan, di antaranya penguatan struktur kelembagaan pesantren serta peningkatan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Sebelumnya pesantren hanya ditangani oleh satu direktur, sekarang sudah menjadi direktorat jenderal, kuota PPG juga meningkat hingga 700 persen setiap tahun. Untuk pengangkatan guru, kami cicil sedikit demi sedikit dan insyaallah ke depan bisa lebih banyak lagi,” katanya.

Menag juga menyoroti perbedaan karakter pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di mana, keduanya memiliki tantangan yang jauh berbeda.

“Di Kemendikdasmen, 95 persen sekolahnya negeri. Sementara di Kementerian Agama, 95 persen itu swasta dan hanya 5 persen negeri, ini yang membuat tantangannya berbeda,” ujarnya.

Meski demikian, Menag memastikan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk tidak membedakan antara pesantren dan sekolah umum. “Sama-sama anak rakyat kok, ya, cuma nanti ada tahapan-tahapan, insyaallah akan ada,” ujarnya.