RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyelidiki penyebab kematian siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyelidikan ini akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian setempat. 

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengatakan hingga kini belum ditemukan tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. Namun, Arifah menyebut dugaan tekanan atau kekerasan psikis masih diselidiki.

“Untuk kasus anak di Ngada ini memang tidak terlihat ada kekerasan fisik dan tetapi kekerasan secara psikis masih kami dalami. Kami ingin mengetahui apa yang menyebabkan anak mengambil keputusan yang sangat tidak diinginkan oleh kita semua,” kata Arifah Fauzi saat konferensi pers di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026. 

Lebih lanjut, Arifah menambahkan, pihaknya juga menelusuri kemungkinan faktor lain yang memengaruhi korban. Termasuk faktor apa yang menginspirasi tindakan tersebut.

“Dia terinspirasi dari apa, sehingga melakukan hal ini. Ini yang sedang kami coba dalami,” ujarnya.

Karena itu, Arifah mendesak pemerintah daerah meninjau ulang pelaksanaan sistem perlindungan anak melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak. Menurut Arifah, penguatan kebijakan KLA penting untuk memastikan setiap anak bisa belajar dengan aman dan nyaman.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa implementasi KLA harus diperkuat agar setiap anak terlindungi dan dapat bersekolah dengan baik,” ucap Arifah.

KPPPA juga mendorong seluruh kabupaten/kota menerapkan kebijakan KLA secara konsisten dan berkelanjutan. Saat ini, kata Arifah, jajarannya telah berkoordinasi dengan UPTD PPPA Kabupaten Ngada, Polres Ngada, dan Polda NTT untuk menangani kasus tersebut. 

Sementara, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menilai kemiskinan masih menjadi akar masalah, membebani psikologis anak dan memicu risiko tragedi serius. Kondisi itu, kata dia, dapat memicu tekanan mental serius hingga berujung pada tindakan ekstrem.

“Ini menunjukkan memang masih ada persoalan kemiskinan yang mendera sebagian keluarga Indonesia. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga beban psikologis anak,” kata Budiman. 

Menurutnya, pemerintah tak boleh melihat persoalan itu sebagai kasus individu, melainkan masalah struktural yang harus diselesaikan. Karena itu, Pemerintah Indonesia menggalakkan program Sekolah Rakyat agar anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapat akses pendidikan yang layak.