RRI.CO.ID. Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menegaskan tata kelola karbon biru menentukan keberlanjutan ekonomi pesisir nasional Indonesia. Ia menilai penguatan regulasi lintas sektor mendesak demi manfaat sosial ekonomi masyarakat dan kepentingan negara Indonesia saat ini.

“Dari sudut ekonomi sosial dan ekologi DPR berperan legislasi pengawasan anggaran pada tingkat undang undang. Media massa harus aktif mengingatkan bila peraturan menyimpang dari kepentingan bangsa,” ujar Rokhmin Dahuri dalam Acara Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia Timur, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur, Nelly Situmorang, menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan studi kelayakan terkait tutupan ekosistem karbon biru. Kajian tersebut mencakup jenis karbon hingga mekanisme perdagangan internasional yang berkelanjutan, terukur, dan transparan.

“Tata kelola karbon biru merupakan proses penataan regulasi agar pemerintah, masyarakat, dan praktisi memperoleh manfaat secara adil. Proses ini membutuhkan waktu panjang serta koordinasi lintas pihak agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur, Nelly Situmorang.

Nelly menekankan keterlibatan investor asing turut dipertimbangkan seiring keterbatasan teknologi nasional serta masih berlangsungnya penyusunan regulasi karbon biru di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan ekosistem karbon biru yang kredibel dan berdaya saing global.

“Kami mendorong kerja sama riset dengan perguruan tinggi untuk menjadikan Universitas Pattimura sebagai pusat karbon biru Indonesia. Kolaborasi dengan akademisi dan peneliti menjadi kunci penguatan sains dalam tata kelola karbon biru ke depan,” ujarnya.

Rokhmin juga menjelaskan, perlu harmonisasi kebijakan karbon biru agar kewenangan jelas manfaat dirasakan masyarakat pesisir secara adil berkelanjutan. Ia menekankan transparansi kebijakan mencegah penyimpangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumberdaya laut nasional Indonesia kini bersama.

“Jika ada pasal menyimpang viralkan agar elit bangsa sadar dan bertindak. Pengawasan publik penting supaya kebijakan ekonomi biru tidak digoreng oleh kepentingan sempit,” ucapnya menegaskan.

Rokhim berharap sinergi sains kebijakan pasar memperkuat ekosistem mangrove lamun sebagai penyerap karbon biru nasional berkelanjutan inklusif. Upaya tersebut dinilai mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memenuhi komitmen pengendalian perubahan iklim global Indonesia kini dan mendatang.