RRI.CO.ID, Jakarta – Aktivis 1998, Haris Rusly Moti menilai, Presiden Prabowo mengedepankan strategi multi-alignment memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengakhiri konflik Gaza. Menurutnya, langkah itu disebut selaras amanat Pembukaan UUD 1945 tentang penghapusan penjajahan dan keadilan global.

Haris menyebut, tujuan strategis kebijakan luar negeri Indonesia berakar pada konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. Prinsip itu, kata dia, menempatkan Indonesia aktif membangun perdamaian dunia berbasis kemerdekaan dan keadilan sosial.

“Presiden Prabowo memilih kebijakan multi-alignment sebagai adaptasi prinsip bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia berpihak pada nilai konstitusi,” ujarnya dikutip dari rilis media Haris Rusly Moti, pemrakarsa 98 Resolution Network, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Menurut Haris, strategi multi-alignment merupakan adaptasi dari gerakan non-blok dalam konteks geopolitik global multipolar. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjalin keselarasan dengan kekuatan global yang beragam.

“Multi-alignment memberi fleksibilitas menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan global. Pendekatan ini relevan menghadapi dinamika geopolitik saat ini,” katanya.

Haris menjelaskan, kondisi geopolitik saat ini berbeda dengan era Perang Dingin yang bersifat bipolar. Dunia kini diwarnai persaingan banyak kekuatan besar dengan kepentingan saling beririsan.

“Di era Perang Dingin, dunia terbagi dua blok besar yang saling berhadapan. Indonesia memilih non-blok agar leluasa membangun solidaritas,” ujarnya.

Ia menilai, runtuhnya Uni Soviet mengubah peta geopolitik dari bipolar menjadi unipolar. Perubahan itu melahirkan tantangan baru bagi kebijakan luar negeri negara berkembang.

“Setelah Perang Dingin, dunia sempat berada dalam tatanan unipolar. Kini dunia kembali terfragmentasi secara geopolitik,” katanya.

Ia mengatakan, adaptasi non-alignment menjadi multi-alignment membebaskan Indonesia dari sekat ideologis lama. Sekat tersebut kerap membatasi ruang gerak diplomasi internasional.

“Strategi ini membebaskan kita dari hambatan ideologis warisan Perang Dingin. Hambatan itu sering mempersempit hubungan luar negeri,” ujarnya.

Dalam konteks Palestina, Haris menilai Presiden Prabowo menjalankan multi-alignment secara konkret. Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai kekuatan global sekaligus.

“Presiden Prabowo membangun kesepakatan dengan BRICS dan Board of Peace. Kedua langkah itu mencerminkan strategi multi-alignment,” katanya.

Haris menyebut, dunia multipolar justru melahirkan polarisasi dan fragmentasi tajam. Persaingan negara adidaya meningkatkan ketidakpastian global.

“Persaingan Amerika Serikat, China, Rusia, dan Eropa menciptakan polarisasi global. Kondisi ini berisiko bagi kepentingan nasional,” ujarnya.

Menurut Haris, kebijakan luar negeri negara-negara kini berfokus melindungi kepentingan nasional dan keamanan masing-masing. Situasi itu menuntut strategi adaptif.

“Multi-alignment menjadi jawaban menghadapi ketidakpastian geopolitik. Strategi ini menjaga kepentingan nasional tetap terlindungi,” katanya.

Haris menegaskan perjuangan Palestina tidak hanya bertumpu pada satu forum internasional. Indonesia tetap membuka berbagai jalur diplomasi.

“Indonesia tidak hanya mengandalkan Board of Peace. Kita juga bisa bekerja sama dengan Eropa dan negara BRICS,” ujarnya.

Ia menyebut Presiden Prabowo menawarkan kerangka two state solution dengan prinsip koeksistensi damai. Pendekatan itu dinilai rasional dan realistis.

“Two state solution memungkinkan Palestina dan Israel hidup berdampingan damai. Prinsip ini saling menghormati kedaulatan,” katanya.

Haris menilai two state solution menjadi pilihan paling masuk akal untuk mengakhiri konflik Gaza. Pendekatan itu menghindari kekerasan berkepanjangan.

“Koeksistensi damai memberi ruang hidup tanpa rasa takut. Pendekatan ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menanggapi kritik keterlibatan Indonesia di Board of Peace, Haris menyatakan sikap Prabowo sudah jelas. Indonesia tetap memegang kendali atas posisinya.

“Indonesia bisa keluar dari Board of Peace jika menyimpang dari tujuan perdamaian Gaza. Komitmen utamanya kemerdekaan Palestina,” katanya.