Legislator: Siaran Piala-Dunia TVRI Harus Menjangkau Semua

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan memberi catatan tentang rencana jangkauan siaran Piala Dunia 2026 TVRI. Ia menegaskan, daya jangkau siaran yang baru mencapai 75 persen belum memenuhi mandat sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Putra mengingatkan, lisensi penyiaran Piala Dunia dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan uang rakyat. Tolak ukur keberhasilannya, kata dia, bukan sekadar siaran, melainkan dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tanpa terkecuali.

“Lisensi World Cup menggunakan uang rakyat sehingga outcome-nya harus berdampak langsung kepada masyarakat. Kebahagiaan dan semangat sportivitas masyarakat Indonesia setelah menonton Piala Dunia harus menjadi tolok ukur TVRI,” katanya di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Sorotan Putra tertuju pada laporan Dewan Pengawas TVRI terkait 75 persen jangkauan siaran. Menurut mantan jurnalis senior ini, menyisakan 25 persen wilayah tanpa siaran sulit diterima karena melanggar hak warga menonton.

“Saya sulit menerima pernyataan Ketua Dewas soal jangkauan 75 persen. Sebanyak 20 sampai 25 persen warga tetap berhak menonton siaran TVRI seperti warga lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan asas keadilan harus menjadi dasar penyiaran publik. Seluruh rakyat Indonesia, termasuk di pelosok, harus menikmati tayangan Piala Dunia.

Putra meminta TVRI memanfaatkan sisa tiga bulan sebelum kick-off, bekerja ekstra, dan melibatkan pemerintah memenuhi hak 25 persen warga. Putra mendorong keterlibatan pemerintah memperluas jangkauan siaran.

Putra juga mendesak TVRI memperluas infrastruktur ke wilayah blank spot. Upaya tersebut dinilai penting demi memenuhi hak masyarakat.

“Gunakan tiga bulan ini semaksimal mungkin agar makin banyak masyarakat bisa menonton. Itulah esensi lembaga penyiaran publik," ucapnya.