RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi X DPR RI mempertanyakan, efektivitas mekanisme deteksi dini pihak sekolah dan pemerintah daerah terhadap siswa. Terutama, bagi siswa yang mengalami tekanan ekonomi maupun psikososial. 

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief. Pernyataan itu, merespons kasus bunuh diri siswa SD YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

"Harusnya penyelenggara sekolah seperti pemerintah daerah, kepala sekolah dan para guru bisa memahami prioritas kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan para siswa itu harus dipenuhi," kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. 

Ke depannya, ia meminta, pemerintah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap kondisi ekonomi siswa di NTT. Sekaligus, wilayah tertinggal di Indonesia dalam meredam kasus serupa. 

"Penting penguatan program bantuan perlengkapan sekolah gratis. Serta, peningkatan peran guru dalam memantau kondisi psikologis peserta didik," ucapnya. 

Kemudian, ia menekankan, Kemendikdasmen perlu melakukan pengusutan secara mendalam. Jangan sampai, masyarakat menilai pemerintah abai dalam kasus siswa SD bunuh diri tersebut. 

"Ini penting agar negara tidak abai, kita perlu memastikan apakah bantuan pendidikan sudah tepat sasaran. Jangan sampai kita kehilangan generasi hanya karena kemiskinan dan kelalaian sistem," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Desa Naruwolo, Dion Roa menjelaskan, pada malam sebelum kejadian, korban berinisial YBR minta uang kepada ibunya. Korban meminta untuk dibelika  buku tulis dan pulpen. 

Namun sayang, kata Dion, permintaan itu tidak bisa dipenuhi ibunya karena kondisi ekonominya yang susah. Dion menuturkan, korban sehari-hari tinggal bersama neneknya. 

Rumah nenek dan ibunya berada di desa tetangga. Malam sebelum kejadian, YBR menginap di rumah ibunya untuk meminta uang tersebut. 

"Menurut pengakuan ibunya permintaan itu korban minta (uang beli buku tulis dan pulpen) sebelum meninggal. Hidupnya (ibu korban) susah," kata Dion dalam keterangannya kepada wartawan, do NTT, Selasa 3 Februari 2026.