RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)  Yandri Susanto melaporkan progres pembangunan Koperasi Desa (Kopdes). Ia menyebut hingga kini, sebanyak 22 ribu Kopdes telah dibangun dan sebagian besar hampir rampung.

“Mungkin tahapannya itu hampir ada yang 80 persen, ada juga sebagiannya hampir selesai. Ini terus kami lakukan,” kata Menteri Yandri saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Komples Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Namun, Yandri mengungkapkan persoalan utama pembangunan Kopdes saat ini adalah keterbatasan lahan. Menurutnya, pengadaan tanah masih menjadi hambatan di banyak desa.

Ia menyebut bangunan Kopdes yang dibangun saat ini sudah ideal berukuran 20 kali 30 meter, dengan lahan seribu meter persegi. Namun, di lapangan ditemukan hampir 50 ribu lahan tersedia, tetapi luasnya tidak sesuai kebutuhan.

“Kalau yang sekarang dibangun ini Pak Ketua memang betul-betul ideal, bangunannya 20 kali 30, kemudian ada parkirnya, jadi kira-kira seribu meter persegi tanahnya. Nah banyak kami temukan di lapangan itu, jumlah tanah yang terhimpun sekarang itu hampir 50 ribu, tapi luasnya enggak,” ucapnya.

Pemerintah, lanjut Yandri, tengah menyiapkan kebijakan alternatif untuk keterbatasan lahan desa. Menurutnya, opsi bangunan bertingkat menjadi salah satu solusi yang sedang dirancang bersama Satgas Koperasi Pusat.

Selain itu, Yandri mengungkap sejumlah kepala daerah juga siap membantu pengadaan tanah desa. Beberapa gubernur dan bupati menyatakan kesiapan membiayai pengadaan lahan Kopdes.

“Kalau ada desa-desa yang enggak punya tanah, beberapa gubernur yang kami terima di Kemendes, mereka siap untuk mengadakan pengadaan tanah. Tapi perlu payung hukum,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara menyebut keterbatasan lahan dan pemotongan anggaran desa menjadi hambatan utama pembangunan koperasi desa. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi perhatian utama para kepala desa berdasarkan temuan langsung saat kunjungan lapangan.

“Saya sangat sepakat dengan Menteri Desa bahwa kedua hal ini sebetulnya sangat berkaitan. Ketika ada pemotongan anggaran dari desa, itu kan manfaatnya nanti kembali lagi ke desa dalam bentuk koperasi desa itu tadi,” ucap Legislator dari Fraksi Nasdem tersebut.

Saat desa tidak mampu menyediakan lahan, ia berharap pemotongan anggaran desa, tidak kembali ke desa itu sendiri. “Nah inilah yang tentu saya pikir kita harus bisa menemukan solusi yang paling tepat, paling praktis dan juga fleksibel,” ujarnya.