RRI.CO.ID, Bogor - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah akan bertemu dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini menanggapi permintaan MUI agar pemerintah menarik diri dari Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. 

Dewan Perdamaian digagas Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk menghentikan kekerasan di Gaza akibat konflik dengan Israel. Sejumlah kepala negara termasuk Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian di Davos, Swiss. 

"Kami nanti akan berdialog dengan MUI," ujar Prasetyo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026. "Kami akan berikan penjelasan kenapa Indonesia memutuskan bergabung dengan Board of Peace."

Mensesneg menegaskan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menurut dia, Indonesia akan memberikan masukan-masukan untuk penyelesaian konflik Gaza-Israel secara damai. 

"Itu bagian dari cara kita membangun dialog, karena jika tidak ikut bergabung bagaimana bisa memberi masukan," ujarnya. Menurut Mensesneg, masukan dari Indonesia intinya bertujuan agar bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya. 

Terkait soal iuran yang akan dibayar Indonesia, Prasetyo menyatakan itu sebagai bagian dari komitmen. Indonesia disebut harus membayar iuran di Dewan Keamanan yang mencapai USD1 miliar atau setara Rp16,7 triliun.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menolak "perdamaian semu" yang digagas Trump. "Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme," ujarnya. 

Wakil Ketua Umum MUI, KH M. Cholil Nafis, secara tegas meminta Presiden Prabowo menarik keanggotaan Indonesia dari Dewan Perdamaian. "Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," katanya.

Ini karena Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga ikut sebagai penandatangan piagam Dewan Perdamaian. "Israel yang jelas-jelas menjajah diikutsertakan sementara Palestina tidak ada," kata Cholil.