RRI.CO.ID, Kab. Bogor - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya melindungi profesi dan kerja jurnalistik. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir menegaskan hal itu dalam Retreat Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara PWI 2026 di Puskom Bela Negara Kemhan RI, Rumpin, Bogor, Sabtu, 31 Januari 2026, petang.

"Kami tegaskan, wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tidak dapat serta-merta diproses pidana atau perdata tanpa melalui mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu," kata Isir. Hal itu sejalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Pada saat bersamaan, ia mengakui sikap Polri tersebut belum sepenuhnya tereksekusi di semua jajaran, khususnya di level bawah. Padahal sudah ada MoU dengan Dewas Pers terkait kebebasan pers tersebut.

Isir juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai bagian dari amanat konstitusi. "Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers merupakan salah satu pilar utama. Kebebasan pers harus kita jaga bersama,” ia menegaskan.

Meski demikian, Kadiv Humas Polri itu mengingatkan kebebasan pers bukan tanpa batas. “Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” ujar pria asal Papua tersebut 

Dalam kesempatan tersebut, Isir yang baru dilantik sebagai Kadiv Humas Polri memperkenalkan diri sekaligus menyapa para wartawan. Dengan suasana hangat dan penuh keakraban, peraih Adhimakayasa Akpol 1996 ini berdiskusi langsung dengan insan pers mengenai peran strategis media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kadiv Humas Polri mengapresiasi kerja jurnalistik yang selama ini dijalankan para jurnalis. "Ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keutuhan NKRI,” ujar Isir lagi.

Pertemuan dengan awak media dalam retreat ini diharapkan Isir semakin memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers. Khususnya untuk menjaga ruang publik yang sehat, informatif, serta mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di Indonesia.