RRI.CO.ID, Jakarta - Pengunduran diri sejumlah pejabat teras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sebagai bentuk keteladanan baru. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menilai, langkah tersebut menunjukkan tanggung jaawab dalam budaya kepemimpinan nasional.

Menurut Hasto, kesediaan pejabat publik untuk meletakkan jabatan saat menghadapi persoalan besar mencerminkan standar etika yang tinggi. Ia mengaitkan sikap tersebut dengan semangat “Satyam Eva Jayate” atau hanya kebenaran yang berjaya, yang menjadi tema Rakernas Pertama PDIP.

“Di dalam Rakernas Pertama PDI Perjuangan, tema Satyam Eva Jayate adalah perisai moral. Ketika kami melihat ada pejabat yang menunjukkan tanggung jawab moralnya dengan mundur, PDIP menganggap ini sebagai suatu keteladanan baru,” ujarnya di Jakarta, Sabtu 31 Januari 2026.

Ia pun memberikan apresiasi terhadap langkah para pejabat tersebut di tengah gejolak pasar modal yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, jabatan bukan sekadar kursi kekuasaan, melainkan amanah besar yang menuntut pertanggungjawaban nyata kepada publik.

Di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu, Hasto mendorong agar otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil segera membangun sinergi yang kuat. Gun memitigasi dampak guncangan di pasar keuangan agar tidak merembet ke kehidupan masyarakat bawah.

“Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil bekerja sama,” katanya. Ia menegaskan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi.

Seperti diketahui, krisis di jajaran regulator keuangan mencuat menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada 28–29 Januari 2026. Setelah Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama BEI, publik kembali dikejutkan dengan mundurnya empat pejabat kunci OJK.

Keempat pejabat tersebut yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, Deputi Komisioner IB Aditya Jayaantara. Serta Wakil Ketua Dewan Komisioner Mirza Adityaswara.

Bagi PDIP, pengunduran diri massal itu harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan keuangan nasional. Hasto menekankan setiap keputusan ekonomi pemerintah harus tetap berorientasi pada kedaulatan ekonomi rakyat agar tidak mudah goyah oleh tekanan dan spekulasi pasar global.