RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki cara baru dalam mengawasi obat dan makanan yang mengedepankan kebijakan transparansi publik. Langkah tersebut menguntungkan masyarakat, karena memberi informasi jelas terkait produk bermasalah di pasar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya tidak segan mengumumkan merek dan identitas industri pelanggar. Tujuannya untuk memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat.

"Kami tidak gentar untuk mengumumkan merek produk nakal. Demi menjaga keselamatan masyarakat," ujar Taruna dalam Konferensi Pers 'Jejak 2025, Arah 2026: Cerita Pengawasan dan Misi Perlindungan' pada Jumat, 30 Januari 2026.

BPOM mengambil langkah tegas ini setelah menguji 58.798 sampel obat dan makanan. Hasilnya sangat mengkhawatirkan, karena 19,2 persen produk dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Produk-produk tersebut meliputi kosmetik mengandung merkuri dan jamu mengandung bahan kimia obat. Selain itu juga ada produk pangan mengandung formalin dan boraks.

Taruna menyadari, bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan dari berbagai kepentingan. Namun, baginya keselamatan masyarakat tetap prioritas utama.

"Pilihan kami jelas, menjaga keselamatan rakyat. Kami tidak hanya memberikan sanksi administrasi tapi juga sanksi sosial," ucapnya.