RRI.CO.ID Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Syamsu Rizal (Deng Ical) merespons bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP). Menurut dia, Indonesia tidak perlu menjadi anggota permanen pada lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, itu. 

Deng Ical menegaskan keanggotaan permanen akan membebani negara secara finansial karena harus membayar kontribusi sekitar Rp16,9 triliun. "Tidak ada urgensi bagi kita untuk menjadi anggota permanen dan mengeluarkan dana sebesar itu," ujarnya, Selasa, 27 Januari 2026. 

Politisi PKB itu mengingatkan BoP bukanlah organisasi resmi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut dia, Resolusi DK PBB 2803 memang melegaliasasinya tetapi bukan sebagai organ PBB. 

Selain itu, lanjut Deng Ical, BoP dibentuk dengan tujuan terbatas yakni menyelesaikan persoalan Palestina, khususnya Gaza. "Jika tujuan tersebut tercapai, maka organisasi itu tidak lagi memiliki peran signifikan," ucapnya. 

Karena itu, Deng Ical menekankan jangan sampai Indonesia terjebak dalam organisasi yang manfaatnya sangat terbatas. Menurut dia, Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. 

"Keikutsertaan Indonesia hanya boleh untuk satu tujuan yaitu menjadikan Palestina merdeka," ucapnya. "Jika organisasi ini dimanfaatkan AS dan Israel untuk mencaplok wilayah Palestina, Indonesia harus menolak keras." 

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, sebelumnya menyatakan BoP memiliki mandat utama memastikan perdamaian dan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Menurut dia, kehadiran badan tersebut penting untuk menjaga stabilitas keamanan di Gaza.

Sugiono mengatakan negara-negara anggota BoP akan memberikan perhatian khusus terhadap situasi keamanan di Gaza. Menurut dia, langkah ini menjadi angin segar bagi upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. 

"Tentu saja negara-negara anggota BoP akan terus mengawal tercapainya perdamaian di Palestina," ujarnya. "Upaya yang dilakukan akan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara."

Menlu menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan wujud komitmen konsisten pemerintah dalam menyuarakan perdamaian dunia, khususnya bagi rakyat Palestina. Menurut dia, Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan tersebut untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap proses pengambilan keputusan. 

"Itu salah satu alasan kita masuk ke dalam Board of Peace," katanya. "Yaitu untuk mempengaruhi, memberikan masukan, saran, dan memastikan arah kebijakan tetap sesuai dengan tujuan perdamaian."