RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menilai, program hilirisasi industri belum memberi dampak nyata bagi nilai tambah dalam negeri. Ia menyebut capaian hilirisasi masih terjebak pada angka produksi dan ekspor semata.

Novita mengungkapkan, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Kondisi itu dinilai menjadi sinyal serius adanya kebocoran nilai tambah ekonomi nasional.

“Faktanya, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi dan ini alarm serius. Jika yang diekspor bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia, ini jelas kebocoran ekonomi,” ucap Novita saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 26 Januari 2026.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, hilirisasi seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya melindungi kepentingan domestik.

Ia menambahkan ketergantungan berlebihan pada pasar ekspor justru memperlihatkan rapuhnya struktur industri nasional. Tekanan geopolitik global, cuaca ekstrem, hingga fluktuasi harga energi disebut berdampak langsung pada biaya produksi industri dalam negeri.

Selain itu, Novita juga menyoroti pentingnya pengelolaan biodiversitas di sekitar kawasan industri. Ia mendorong integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi dan industri hijau.

Novita mengapresiasi sejumlah perusahaan yang mulai menerapkan praktik industri hijau. Namun, ia mengingatkan agar transformasi tersebut tidak dilakukan secara parsial.

“Industri hijau memang harus dipaksakan, tapi kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan insentif negara. Apakah insentif itu benar-benar terintegrasi dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal, dan penguatan daya saing produk nasional,” ujarnya.

Ia juga menegaskan perlunya integrasi insentif energi hijau dan hilirisasi dengan sektor hulu. Menurutnya, kebijakan tersebut harus berdampak langsung pada pembinaan dan kesejahteraan petani.

“Insentif energi hijau dan insentrif hilirisasi harus terintegrasi dengan pembinaan dan kesejahteraan petani,” ucap Novita. Lebih jauh, Novita menekankan pentingnya memperkuat pasar domestik sebelum terlalu agresif membidik pasar ekspor.

“Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Percuma ekspor besar-besaran kalau yang dijual masih mentah dan manfaatnya tidak dirasakan oleh petani dan masyarakat,” ucapnya.