RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyatakan komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pengembangan program beasiswa untuk generasi muda agar mampu bersaing global.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan rencana ini dalam forum dialog Presiden RI dengan para akademisi di Istana Negara. Ia menekankan bahwa dukungan finansial negara sangat penting bagi pengembangan talenta unggul di berbagai bidang strategis.

Brian menambahkan bahwa setiap tahunnya Indonesia menghasilkan sekitar 1,7 juta lulusan dari berbagai bidang, mulai dari sains dan teknologi hingga ilmu sosial. Menurutnya, potensi besar ini harus dikelola dengan serius agar menjadi modal utama daya saing bangsa di tingkat internasional.

"Kami ingin memastikan negara hadir dalam setiap langkah anak bangsa yang ingin maju. Program LPDP secara konsisten terus melahirkan talenta unggul, untuk tahun ini, kami menargetkan 5.750 penerima beasiswa baru," ujarnya di Jakarta, Kamis 15 Januari 2026.

Rincian kuota tersebut mencakup 1.000 kursi untuk beasiswa Garuda (S1), 4.000 kursi untuk jenjang S2 dan S3, serta 750 kursi khusus bagi doktor spesialis. Brian menekankan bahwa fokus pemberian beasiswa S2 dan S3 kali ini akan lebih spesifik.

"Program S2 dan S3 akan diselaraskan dengan target pertumbuhan industri yang dicanangkan Bapak Presiden dalam Asta Cita. Kita butuh tenaga ahli yang sesuai dengan arah pembangunan nasional," katanya.

Fokus beasiswa S2 dan S3 kali ini akan lebih spesifik, menyesuaikan kebutuhan industri dan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah berharap program ini dapat menghasilkan tenaga ahli yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi.

Selain LPDP, pemerintah juga memperkuat program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) agar mahasiswa berprestasi tetap dapat mengakses pendidikan tinggi. Program ini dirancang khusus untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu secara finansial agar tetap fokus pada studinya.

Saat ini, lebih dari 1,1 juta mahasiswa aktif memperoleh biaya hidup dan SPP sepenuhnya ditanggung oleh negara setiap tahunnya. Total anggaran untuk program KIP-K mencapai Rp16 triliun per tahun, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemerataan pendidikan tinggi.