Presiden Wanti-Wanti Bahaya Ketergantungan Impor Pangan

KBRN, Bogor: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan risiko ketergantungan impor di tengah konflik global yang bergejolak. Menurutnya, pasokan pangan domestik bisa terancam jika Indonesia terus bergantung pada impor dari negara konflik.

“Sekarang, Thailand dan Kamboja perang terus, setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, kemudian meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik?” ucap Presiden Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Menurut Kepala Negara, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi kedaulatan pangan. Saat itu, sejumlah negara pengekspor pangan menutup ekspor, membuat Indonesia kesulitan memenuhi stok meski memiliki kemampuan finansial.

Ia menegaskan bahwa target swasembada pangan yang dijalankan pemerintah sangat tepat dan strategis. Swasembada pangan bagian dari Strategi Transformasi Nasional yang disusun tertulis, terukur, dan jangka panjang.

“Bangsa indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdikari, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bilamana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyat,” ucap Presiden.

Ia menambahkan, Indonesia telah mampu mengantisipasi risiko ketergantungan impor setelah berhasil mencapai swasembada pangan pada 2025. Hal itu dibuktikan dengan jumlah cadangan beras pemerintah yang mencapai 3 juta ton per 31 Desember 2025.

Ia menekankan capaian ini menunjukkan kesiapan Indonesia menghadapi ketidakpastian global. “Saya cukup besar hati, bangga, hari ini cadangan beras di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi sepanjang sejarah,” ucapnya.

Presiden mengingatkan, swasembada pangan penting untuk stabilitas ekonomi dan sosial. Ketahanan pangan diyakini dapat mengurangi kerentanan akibat gejolak geopolitik dan menjaga kedaulatan nasional.

Presiden juga menekankan pemerintah akan terus memperkuat sistem pangan nasional. Langkah ini termasuk pengawasan distribusi, peningkatan produksi, dan strategi cadangan agar rakyat tetap terlindungi dari risiko global.