KBRN, Jakarta: Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ruang digital yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki.

Maliki menyoroti urgensi kerja bersama dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan di ruang digital. Khususnya, terhadap kelompok perempuan dan anak.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tantangan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus bekerja bersama untuk mendorong perubahan perilaku, norma sosial, dan memastikan kesempatan yang sama bagi semua untuk berkarya dan mengaktualisasikan dirinya,” kata Maliki dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Lebih lanjut, Maliki menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat regulasi dan kerangka hukum agar ruang digital semakin aman bagi semua pengguna. Dari sisi kemitraan internasional, kata Maliki, Negara Australia menegaskan dukungan terhadap upaya Indonesia memperluas inklusi digital.

“Risiko daring seperti pelecehan, eksploitasi, misinformasi, dan eksklusi semakin memengaruhi perempuan dan anak perempuan. Platfrom digital menjadi bagian penting dalam pendidikan, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari,” ucap Maliki.

Acting Minister Counsellor for Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Hannah Derwent, menekankan pengalaman masyarakat harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan digital. Ia menambahkan kedua negara berkomitmen mendengarkan masukan elemen masyarakat dalam memastikan inklusi digital dapat terwujud nyata.

“Kemitraan Australia–Indonesia selalu berfokus pada kolaborasi antara komunitas, pemerintah, masyarakat sipil, semua bekerja berdampingan. Dengan menjadikan pengalaman hidup nyata sebagai dasar kebijakan, Indonesia dan Australia dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital,” kata Hannah Derwent.