KBRN, Jakarta: Anggota Komisi XII DPR, Eddy Soeparno, menyoroti masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian swasta. Menurut dia, perubahan pola konsumsi masyarakat terjadi akibat penerapan sistem pembelian BBM subsidi dengan QR Code.
Melalui kebijakan tersebut, pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite,menjadi lebih tepat sasaran. "Mereka yang tidak berhak, termasuk pengguna mobil mewah, kini tak bisa lagi membeli BBM subsidi," ujarnya pada dialog bersama RRI Pro 3, Senin (27/10/25).
Maka peralihan konsumsi terjadi dari BBM subsidi kepada BBM nonsubsidi dengan kadar oktan lebih tinggi. Banyak masyarakat memilih SPBU swasta karena menilai kualitas BBM-nya lebih baik dibandingkan SPBU Pertamina.
Wakil Ketua MPR itu menambahkan rumor mengenai BBM oplosan di Pertamina turut menurunkan kepercayaan publik. "Isu itu tidak benar, tetapi sempat membuat masyarakat beralih ke SPBU swasta," katanya.
Menurut Eddy, dari total sekitar 7.880 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia, hanya 450 yang dimiliki swasta. Meskipun jumlahnya kecil, permintaannya meningkat hingga membuat stok BBM di SPBU swasta menipis.
Selain itu, polemik juga muncul karena SPBU swasta menolak pasokan BBM Pertamina yang mengandung etanol. "Mereka ingin membeli BBM murni tanpa campuran etanol, tetapi versi Pertamina berbeda standar," ucapnya.
Politisi PAN itu menilai terkait wacana penambahan 10 persen bioetanol dalam BBM harus dikaji lebih matang. Dia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan produksi domestik agar Indonesia tidak bergantung pada impor etanol. (Erlita Zahrah)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....