KBRN, Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat wilayah dengan kategori ekstrem terpanjang tanpa hujan, pada musim kemarau 2025. Wilayah tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 94 hari dan Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 77 hari.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Ia menyebut, kedua wilayah itu mengalami masa kekeringan terpanjang selama musim kemarau tahun ini.

Adapun wilayah NTT yang mengalami kekeringan tanpa hujan 94-66 hari itu meliputi Kabupaten Rote Ndao (Pantai Baru-Rote Timur-Rote Tengah), Kota Kupang (Maulafa). Kemudian, Kabupaten Kupang (Amfoang Selatan), Kabupaten Belu (Atambua-Tasifeto Timur), Kabupaten Sumba Timur (Haharu-Pandawai-Kambers), serta Kabupaten Sabu Raijua (Sabu Barat).

Sementara di NTB, wilayah terdampak kekurangan hujan selama 77-75 hari terakhir meliputi Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Lape, Rhee) dan Kabupaten Bima (Wera). “Data ini berasal dari monitoring hari tanpa hujan di 4.555 pos pengamatan hujan di seluruh Indonesia,” kata Ardhasena, Kamis (14/8/2025).

BMKG mencatat secara umum sekitar 57 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Dari hasil pemantauan tim klimatologi BMKG per 10 Agustus terdapat 16 lokasi (0,35 persen) dengan kategori ekstrem panjang.

Lalu, 239 lokasi (5,35 persen) kategori sangat panjang, 91 lokasi (2,0 persen) panjang, 159 lokasi (3,49 persen) menengah. Kemudian, 431 lokasi (9,46 persen) pendek, sementara sebanyak 1.764 lokasi (38,73 persen) sangat pendek.

Atas kondisi tersebut, BMKG mengingatkan otoritas sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air mengantisipasi risiko kekeringan. Hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kantong-kantong kemarau.

BMKG akan terus memperbarui data perkembangan musim kemarau hingga transisi kembali ke musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada September. Update cuaca itu akan disampaikan melalui portal resmi, media sosial, dan sistem peringatan dini mereka.

Pemerintah kabupaten/kota melalui kedinasan teknis diminta untuk mengintegrasikan informasi prakiraan dasarian, potensi banjir dan hari tanpa hujan. Serta peringatan dini cuaca - iklim BMKG itu ke dalam rencana operasi lintas sektor demi mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.