KBRN, Nabire: Bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin,(1/9/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan pada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2025, dipusatkan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Ex Bandara Lama, Nabire, Senin,(01/09/2025).

Kegiatan yang bertujuan memperkuat sinergi dan komitmen antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mencegah serta menekan praktik korupsi di wilayah Papua Tengah, turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari lingkup Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire, membahas strategi serta langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menekankan pentingnya membangun integritas aparatur negara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kegiatan ini menjadi ruang untuk kita bekerja sama memperkuat transparansi, memperbaiki sistem, dan membangun pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama dan pemerintah harus hadir sebagai contoh dan memastikan setiap program dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab,” ujarnya.

Selain itu menurutnya, rakor kali ini fokus membahas sejumlah isu strategis, antara lain optimalisasi penerimaan daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

" Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aset dan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah pengembalian aset milik Pemkab Nabire yang sebelumnya masih berada di bawah penguasaan provinsi," jelasnya.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini mendampingi Pemprov Papua Tengah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).