KBRN, Nabire: Papua dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Salah satu yang paling menonjol adalah hutan sagu.
Dari sekitar 5,5 juta hektare lahan sagu di Indonesia, lebih dari 5,2 juta hektare berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Artinya, Papua menyimpan cadangan sagu terbesar di dunia. Ironisnya, potensi luar biasa ini hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua Masyarakat Sagu Indonesia, Prof. MH Bintoro, menyebutkan bahwa pemanfaatan sagu di Papua bahkan belum mencapai satu persen. Sebagian besar pohon sagu tumbuh liar dan mati tanpa pernah diolah. Padahal, sagu memiliki fungsi strategis: sebagai sumber pangan, penghasilan masyarakat, penyangga ekologi, hingga identitas budaya masyarakat pesisir dan dataran rendah Papua.
Di berbagai wilayah pesisir dan selatan Papua, hutan sagu masih membentang luas. Namun, tekanan pembangunan dan investasi, terutama pembukaan perkebunan sawit, pembangunan jalan, serta kawasan permukiman, terus menggerus hutan sagu yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan orang Papua. Sementara itu, upaya budidaya sagu secara terencana masih sangat terbatas.
Situasi ini menjadi paradoks, terlebih ketika Papua masih menghadapi ancaman gizi buruk. Beberapa kali, persoalan ini bahkan meledak menjadi bencana kemanusiaan, seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat. Padahal, Papua memiliki sumber karbohidrat lokal yang sangat melimpah, yakni sagu (Metroxylon sagu), yang tumbuh hampir di seluruh dataran rendah.
Belajar dari Kepulauan Meranti
Kepulauan Meranti di Provinsi Riau patut menjadi contoh. Daerah ini ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional karena menjadi penghasil sagu terbesar di Indonesia, selain Papua dan Maluku. Luas area tanaman sagu di Meranti mencapai sekitar 44.657 hektare atau hampir tiga persen dari total nasional.
Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Natsir, mencatat total kebun sagu di wilayahnya mencapai 53.494 hektare. Sebanyak 74 persen merupakan kebun rakyat, sisanya dikelola oleh PT National Sago Prima. Produksi sagu Meranti mencapai hampir 217 ribu ton per tahun, dengan kontribusi utama dari kebun rakyat.
Sagu di Meranti dipertahankan dan dikembangkan karena sesuai dengan kondisi lahan gambut, merupakan kearifan lokal turun-temurun, ramah lingkungan, serta memberikan pendapatan nyata bagi masyarakat. Satu hektare kebun sagu dapat menghasilkan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Industri sagu di Meranti bahkan mampu menggerakkan perputaran uang hingga Rp1,36 triliun per tahun.
Produk sagu Meranti telah menembus pasar ekspor ke Jepang, Malaysia, Singapura, hingga Korea, sementara pasar domestik tersebar di berbagai kota besar. Meski saat ini masih didominasi pati sagu, peluang pengembangan produk turunan seperti gula sagu dan beras analog sangat terbuka dengan dukungan teknologi.
Potensi Besar Industri Sagu Papua
Di Papua, embrio industri sagu sebenarnya sudah ada. PT ANJAP, misalnya, mengelola hutan sagu di wilayah Sorong. Dengan rata-rata 30 pohon sagu siap panen per hektare per tahun, potensi tepung sagu dari 5,2 juta hektare lahan di Papua bisa mencapai sekitar 15,6 juta ton per tahun.
Selain itu, terdapat pabrik sagu di Mimika, termasuk yang dibangun oleh YPMAK di Kekwa. Inisiatif-inisiatif ini patut diapresiasi dan dijadikan model untuk dikembangkan di wilayah Papua lainnya.
Mendesak Hadirnya Kebijakan Perlindungan
Pemerintah pusat pun mengakui besarnya potensi sagu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa 85 persen lahan sagu dunia berada di Indonesia. Namun, data Kementerian Pertanian menunjukkan kurang dari empat persen lahan sagu nasional yang termanfaatkan.
Karena itu, diperlukan kebijakan yang tegas dan berpihak. Pertama, perlindungan hutan atau dusun sagu sebagai sumber kehidupan masyarakat adat harus menjadi prioritas. Pembukaan lahan kehutanan, perkebunan sawit, pembangunan jalan, dan perumahan yang membongkar hutan sagu perlu dibatasi secara ketat.
Kedua, Papua harus mulai membangun budidaya sagu khas Papua, bukan hanya mengandalkan sagu alam. Penanaman sagu secara terencana dan berhektare-hektare jauh lebih relevan bagi ketahanan pangan Papua dibandingkan proyek pangan yang tidak berbasis kearifan lokal.
Ketiga, pengembangan industri hilir harus didorong, mulai dari industri peralatan pengolahan sagu, pelatihan bagi masyarakat, penguatan home industry di kampung-kampung, hingga pengembangan ekowisata hutan sagu.
Dari total 6,5 juta hektare lahan sagu dunia, lebih dari 95 persen berada di Papua. Ini bukan sekadar angka, melainkan peluang besar bagi kedaulatan pangan, ekonomi rakyat, dan pelestarian lingkungan.
Papua tidak kekurangan sumber pangan. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan dan keberanian untuk menjadikan sagu sebagai masa depan, bukan sekadar peninggalan masa lalu. Jika Meranti bisa, Papua seharusnya jauh lebih bisa.
Oleh: John NR Gobai, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah.