RRI.CO.ID, Nabire: PT Perum Bulog mendapat porsi terbesar dalam penyaluran Minyakita. Dari total kuota Minyakita yang wajib disalurkan melalui BUMN, Bulog akan mendistribusikan sebesar 70 persen. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025.
Bulog menjadi salah satu BUMN pangan yang mendapatkan mandat menyalurkan 35 persen Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita. Dari porsi tersebut, Bulog memperoleh bagian terbesar dibanding perusahaan pelat merah lainnya.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pembagian kuota tersebut merupakan arahan langsung dari Menteri Pertanian.
"Untuk pembagiannya sesuai arahan dari Bapak Mentan [Amran Sulaiman], Bulog dipercayakan 70% dari 35% itu [DMO]," kata Ahmad Rizal Ramdhani yang dikutip dari Bloomberg Technoz.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Bulog Febby Novita menjelaskan, porsi 70 persen tersebut setara dengan volume sekitar 700 ribu kiloliter per tahun. Dengan perhitungan tersebut, kuota yang seharusnya diterima Bulog setiap bulan berada di kisaran 60 ribu kiloliter.
Namun hingga saat ini, realisasi alokasi yang diterima Bulog belum sepenuhnya sesuai target.
"Tetapi untuk Bulog sendiri sampai hari ini kami baru mendapatkan alokasi 36.000 atau harusnya tadi kalau dari total DMO kita mungkin 60.000 ton per bulan atau 700.000 ton lah per tahun gitu ya," ujar Febby.
Bulog juga mulai memetakan pasar sasaran penyaluran Minyakita. Dalam pelaksanaannya, Bulog diwajibkan menyalurkan Minyakita secara langsung dari produsen ke pengecer tanpa melalui distributor tingkat pertama maupun tingkat kedua.
"Untuk Bulog tidak boleh. Bulog nanti setelah dapat dari produsen langsung ke pengecer," tegas Febby.
Dalam skema harga, Bulog membeli Minyakita dari produsen seharga Rp13.500 per liter dan menjual ke pengecer Rp14.500 per liter. Dengan demikian terdapat margin Rp1.000 per liter. Namun margin tersebut bukan sepenuhnya menjadi keuntungan perusahaan.
"Kita kan distribusi nggak cuma di Jawa, kita distribusi sampai ke daerah-daerah kecil. Ada yang pakai kapal laut dan lain-lain. Nah itu kita (biaya transportasi) harus dari sana," jelas Febby.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan memastikan harga Minyakita bakal turun pada akhir Januari atau awal Februari 2026, menjelang Ramadan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan penurunan harga akan dilakukan secara bertahap.
“Ya sebelum lebaran, sebelum puasa ini lah. Akhir Januari atau awal Februari,” ujar Iqbal saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (22/1/2026).
Iqbal mengungkapkan realisasi penyaluran Minyakita oleh BUMN pangan hingga 20 Januari baru mencapai 14 persen. Padahal sesuai Permendag Nomor 43 Tahun 2025, realisasi penyaluran seharusnya mencapai 35 persen.
Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional pukul 11.00 WIB, harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp17.448 per liter atau naik sekitar 11 persen dari HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Harga tertinggi tercatat di Maluku Utara mencapai Rp20.000 per liter, sementara di Aceh berada di level Rp18.540 per liter.