RRI.CO.ID, Nabire- Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Puncak masa bakti 2026–2030 berlangsung khidmat di Aula Hotel Gets Nabire, Senin (2/3/2026). Momentum ini menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi pengusaha asli Papua di wilayah pegunungan tengah.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua KAPP Provinsi Papua Tengah, Yosephina Pigai, dan turut dihadiri Anggota DPR Papua Tengah Anis Lebene, Anggota DPD RI Eka Kristina Yeimo, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat Kabupaten Puncak.
Dalam kesempatan tersebut, Des Murib.SH resmi mengemban amanah sebagai Ketua KAPP Kabupaten Puncak periode 2026–2030.
Dalam sambutannya, Yosephina menegaskan bahwa KAPP merupakan lembaga resmi yang memiliki AD/ART dan legalitas sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa KAPP di seluruh Tanah Papua hanya satu dan dipimpin oleh Musa Haluk.
“KAPP tidak dibentuk untuk melawan negara ataupun menjadi gerakan separatis. Lembaga ini hadir agar anak-anak asli Papua bisa menjadi tuan di atas tanah leluhurnya sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan KAPP menjadi wadah strategis bagi pengusaha asli Papua untuk memperoleh ruang yang adil dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Puncak dan Papua Tengah secara umum.
Yosephina juga meminta Pemerintah Kabupaten Puncak agar memberi perhatian serius terhadap pemberdayaan pengusaha lokal, terutama dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Ia mengingatkan bahwa dana tersebut merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat Papua, sehingga sudah sepatutnya memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha asli daerah.
Tak hanya proyek pembangunan, ia mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara berkelanjutan. Pengusaha Papua, menurutnya, harus mulai membangun kemandirian ekonomi dan tidak semata-mata bergantung pada proyek pemerintah.
“Jika diberi pekerjaan, laksanakan dengan baik, tuntas, dan berkualitas agar ke depan terus dipercaya,” pesannya.
Usai dilantik, Des Murib dalam sambutan perdananya menegaskan komitmen KAPP sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Puncak dalam mendorong pembangunan ekonomi yang terarah.
“KAPP adalah mitra pemerintah. Kalau kita memprioritaskan visi dan misi bersama, maka kita bisa membangun ekonomi yang terarah dan hasilnya kita kembalikan untuk pemerintah,” ujarnya.
Ia secara khusus menyampaikan harapan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak agar memberikan perhatian penuh kepada KAPP sebagai representasi pengusaha asli Papua.
“Kami siap membangun ekonomi dari kampung ke kota dalam lima tahun ke depan,” katanya optimistis.
Denis juga menekankan pentingnya sinergi antara KAPP tingkat provinsi dan kabupaten guna memperkuat program kerja dan kelembagaan. Ia menyoroti belum terbentuknya Badan Pengusaha Adat (BPA) di tingkat kabupaten yang dinilai menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi program ekonomi.
Menurutnya, keberadaan BPA akan memperkuat struktur organisasi serta meningkatkan kepercayaan pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
Pelantikan BPD KAPP Kabupaten Puncak periode 2026–2030 ini diharapkan menjadi awal konsolidasi besar pengusaha asli Papua agar semakin solid, profesional, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan di Papua Tengah.
Dengan kepemimpinan baru, KAPP diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi berbasis kearifan lokal dan kemitraan strategis bersama pemerintah daerah.