RRI.CO.ID, Nabire - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana , menyebut sekitar 93 persen dari total anggaran BGN dialokasikan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia .

Dari total anggaran sebesar Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun di antaranya disalurkan dan beredar di daerah, mulai Program Makan Bergizi Gratis.

"BGN menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana disalurkan langsung ke SPPG. Jika total dana Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap SPPG menerima kurang lebih Rp500 juta per hari. Ini adalah model baru karena tidak ada satu rupiah pun yang disalurkan dari pusat ke daerah melalui pemerintah daerah," ujar Dadan dalam keterangannya, Jumat 27 Februari 2026.

Hingga saat ini, perputaran dana yang telah terjadi dari Sabang hingga Merauke mencapai sekitar Rp36 triliun. Perputaran tersebut termasuk mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan belanja dan produksi masyarakat lokal.

Dadan menjelaskan bahwa banyaknya SPPG di suatu daerah akan mempengaruhi besaran dana yang beredar di wilayah tersebut. Semakin banyak SPPG yang beroperasi, semakin besar pula potensi perputaran ekonomi daerah karena skema tersebut dirancang untuk lebih langsung menyentuh masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan program ini memberikan kepastian pasar bagi produk pertanian dan usaha lokal. BGN menjamin penyerapan bahan baku produksi daerah sebagai bagian dari kebijakan program makan bergizi.

Dadan menyebut kebijakan tersebut telah meningkatkan serapan hasil produksi, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Ia mencontohkan harga wortel di beberapa daerah yang mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat akibat meningkatnya permintaan.

Menurutnya, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) saat ini berada di kisaran 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102. Dengan tren tersebut, Dadan optimistis NTP dapat meningkat hingga sekitar 150 di masa mendatang.

Ia juga menyoroti besarnya perputaran dana pada awal tahun sebagai stimulus ekonomi. Sebagai perbandingan, stimulus ekonomi pemerintah pada tahun sebelumnya sebesar Rp37 triliun pada triwulan pertama mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 4,7 persen.

Pada tahun 2026, peredaran dana BGN hingga bulan Maret diproyeksikan mencapai Rp62 triliun dan diharapkan menjadi faktor yang memperkuat likuiditas serta aktivitas usaha di berbagai daerah.