KBRN, Meulaboh: Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM mengungkapkan kondisi keuangan daerah tahun 2025 semakin berat akibat berkurangnya dana otonomi khusus (Otsus) dan transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut, nilai dana Otsus Aceh kini turun drastis dari sekitar Rp8 triliun menjadi Rp3,7 triliun.

“Selain dana Otsus, pemerintah pusat juga melakukan efisiensi terhadap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Karena Aceh sangat bergantung pada dana transfer pusat, maka dampaknya terasa sangat berat bagi seluruh daerah,” kata Tarmizi saat Gala Dinner dengan Awak Media Se Aceh Barat di Pendopo Bupati, Rabu (8/10/2025), malam.

Menurutnya, kondisi ini membuat kepala daerah di Aceh harus memutar otak untuk tetap menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Ia menyebut salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah peningkatan penerimaan pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Beberapa daerah lain sudah mencoba menaikkan PBB, tapi ada juga yang akhirnya membatalkan karena berbagai pertimbangan. Aceh Barat sendiri masih mencari formula terbaik agar program tetap berjalan, meski dana terbatas,” ujarnya.

Tarmizi mencontohkan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menghidupkan kembali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sempat tidak beroperasi karena terlilit utang hampir Rp2 miliar ke PLN.

“Saat kami baru dilantik, PDAM sudah tidak aktif. Tapi kami berpikir, masyarakat Meulaboh butuh air, apalagi saat Ramadan. Maka kami cari cara agar PDAM bisa aktif kembali meski dalam kondisi hutang,” ucapnya.

Ia menambahkan, PDAM kini telah kembali beroperasi berkat kerja keras dan optimisme jajaran pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, PDAM aktif lagi sejak bulan puasa. Insya Allah pada 11 Oktober 2025, bertepatan dengan HUT Kota Meulaboh, kita akan menandatangani MoU dengan investor PDAM terbesar di Indonesia,” kata Tarmizi.