Kaptel Perketat Pengawasan Dana Kampung

RRI.CO.ID,Merauke :Kepala Distrik Kaptel kabupaten merauke, mengatakan pemerintah distrik terus memperkuat koordinasi dengan kepala kampung dan aparat kampung dalam mengawasi pengelolaan dana kampung. Hal tersebut untuk meminimalisir penyalagunaan dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan peruntukanya.

Fransisco A.C.P Rumfaan,SH kepala distrik kaptel menegaskan pengawasan dilakukan dengan memastikan laporan pertanggungjawaban ( LPJ ) diselesaikan sebelum proses pencairan dana kampung dapat ditindaklanjuti. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“LPJ itu harus disiapkan 100 persen baru kami bisa menindaklanjuti pencairan.”ujar Francisco saat ditemui di sela kegiatanya. Sabtu 19 september 2026

Fransisco menjelaskan selain pengawasan administrasi, pemerintah distrik juga berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses dana kampong agar sesuai dengan peruntukan . Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat mengingat kondisi geografis Kaptel yang membuat akses menuju sejumlah kampung membutuhkan perjalanan darat maupun transportasi air.

Selain itu kepala distrik juga menyampaikan persoalan penyaluran dana masih menjadi salah satu kendala yang perlu dibenahi. Pemerintah distrik berharap koordinasi antara kampung, kantor pos dan pemerintah daerah dapat diperkuat agar dana yang menjadi hak masyarakat dapat diterima secara tepat.

Di sisi lain, pemerintah Distrik Kaptel menyambut baik pembangunan asrama bagi pelajar. Fasilitas tersebut dinilai sangat membantu anak-anak dari kampung yang harus melanjutkan pendidikan tingkat SMP di ibu kota distrik.

Keberadaan asrama memungkinkan siswa dari sejumlah kampung untuk tinggal lebih dekat dengan sekolah. Pemerintah distrik menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan yang telah mendukung pembangunan fasilitas tersebut.

Pemerintah Distrik Kaptel juga terus menangani sejumlah persoalan tanah yang telah diberikan masyarakat untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum, termasuk sekolah. Penyelesaian administrasi dan status lahan terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.