RRI.CO.ID, Merauke: Provinsi Papua Selatan memperoleh alokasi sebesar Rp26,8 miliar melalui Program Results-Based Payment atau RBP REDD+ for Results Period 2014–2016 Green Climate Fund Output 2 Kategori Pemanfaatan II. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, penurunan emisi, serta pemberdayaan masyarakat.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kepercayaan dunia terhadap Indonesia atas capaian dalam menurunkan emisi sekaligus menjaga kelestarian hutan. Indonesia memperoleh pendanaan dari Green Climate Fund sebesar 103,8 juta dolar Amerika Serikat berdasarkan hasil kinerja penurunan emisi pada periode 2014–2016 sebesar 20,25 juta ton setara karbon dioksida.
"Kalau dulu isu tentang karbon itu hanya berputar-putar, tidak pernah mendarat, tidak pernah ada wujudnya dan tidak pernah ada manfaatnya. Sekarang sudah mulai ada wujudnya, sekarang sudah ada manfaatnya," ujar Joko Tri Haryanto saat kegiatan Kick Off Implementasi RBP REDD+ GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan II di Merauke, Kamis, 20 Agustus 2026.
Joko mengatakan, alokasi Rp26,8 miliar bagi Papua Selatan memang belum optimal. Namun, dana tersebut diharapkan menjadi modalitas awal dan pengungkit bagi Papua Selatan untuk mendorong investasi berikutnya yang berbasis pada upaya menjaga kelestarian alam dan kehutanan.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah kegiatan, antara lain penguatan kebijakan FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi 100 hektare lahan, pencegahan kebakaran hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan ekonomi melalui akses perhutanan sosial, pembangunan rumah produksi, serta perlindungan hak masyarakat melalui pemetaan wilayah berbasis marga.
Dalam implementasinya, penyaluran dana di Papua Selatan dilakukan melalui skema penyaluran tidak langsung. Pemerintah menunjuk Yayasan WWF Indonesia sebagai lembaga perantara dalam penyaluran dana program tersebut.
Joko menegaskan, alokasi dana tersebut diharapkan menjadi pijakan awal bagi Papua Selatan untuk memperkuat pembangunan rendah emisi. Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat adat dan berbagai pemangku kepentingan, program ini diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....