DLHKP Papua Selatan Susun Program Pokja Perhutanan Sosial

RRI.CO.ID,Merauke - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan sementara berupaya menyusun program dan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Penyusunan program dan langkah strategis bakal dibahas dalam rapat perdana Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial yang berlangsung di Swissbel-hotel Merauke pada Rabu 8 Juli 2026.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto mengatakan rapat tersebut digelar untuk menyusun arah program dan langkah strategis dalam pengembangan perhutanan sosial di daerah guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jujuk menjelaskan bahwa Pokja Perhutanan Sosial diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu. Sementara DLHKP bertugas sebagai pelaksana harian yang akan mengoordinasikan seluruh kegiatan di lapangan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

"Kami di Dinas Lingkungan Hidup akan membackup kegiatan di lapangan sebagai pelaksana harian. Seluruh kegiatan akan kami koordinasikan dengan Sekda selaku Ketua Pokja,"katanya

Menurut Jujuk, rapat perdana tersebut bertujuan menyusun rencana kerja Pokja Perhutanan Sosial, termasuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan.

Ia mengatakan, pengembangan perhutanan sosial menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah prediksi menurunnya pendapatan daerah dari dana bagi hasil maupun dana rehabilitasi pada tahun mendatang.

"Menurut prediksi kami, pendapatan atau pajak daerah yang bersumber dari dana bagi hasil maupun dana rehabilitasi tahun depan akan mengalami penurunan,"

Jujuk menyampaikan bahwa pengembangan perhutanan sosial akan difokuskan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dapat dikelola masyarakat secara berkelanjutan dengan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup dan KPH.

Ia berharap melalui rapat ini seluruh anggota Pokja diminta memberikan masukan dan rekomendasi terhadap rencana kerja yang akan disusun dan dari hasil pembahasan selanjutnya akan dilaporkan kepada Ketua Pokja sebagai dasar pelaksanaan program ke depan.

Pemerintah provinsi berharap keberadaan Pokja Perhutanan Sosial dapat memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara legal dan lestari.