Penting, Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pembangunan

RRI.CO.ID, Merauke : Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Selatan turut membahas pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap program pembangunan yang berkaitan dengan kawasan hutan. Kegiatan tersebut berlangsung di Merauke, Rabu, 8 Juli 2026.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan pembangunan, termasuk pelaksanaan proyek strategis, harus tetap memperhatikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak dan ruang hidup di kawasan hutan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat.

"Semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan harus tetap melibatkan masyarakat. Tidak ada tanah yang kosong dan tidak ada tanah yang tidak bertuan, sehingga masyarakat tidak boleh dipinggirkan dalam setiap pelaksanaan pembangunan," ujarnya.

Ia menjelaskan data mengenai luas kawasan yang dimanfaatkan dalam proyek strategis tersedia pada instansi teknis yang menangani program tersebut. Namun demikian, DLHKP tetap berperan dalam memastikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat menjadi perhatian dalam setiap kebijakan.

Jujuk juga mengakui hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur distribusi pendapatan dari pengelolaan perhutanan sosial. Karena itu, pemerintah masih mendorong penyusunan aturan yang dapat menjadi dasar pengelolaan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Selain membantu proses penerbitan Surat Keputusan Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah juga akan mendampingi kelompok masyarakat dalam pengembangan usaha hingga pemasaran produk. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan hasil perhutanan sosial memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua Selatan.