RRI.CO.ID, Merauke: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga menegaskan penanganan anak putus sekolah di Papua Selatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan seluruh elemen masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam program SAPAPSEL kolaborasi RRI Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kamis, 7 Mei 2026.

Ignatius mengatakan persoalan anak tidak sekolah tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan. Menurutnya, diperlukan keterlibatan pemerintah kabupaten, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan hingga masyarakat.

“Kita harus berani kolaborasi. Jangan sampai ada pembiaran kepada anak-anak usia sekolah yang seharusnya menjadi generasi emas Papua Selatan,” katanya.

Ia menilai keberadaan guru di wilayah pedalaman juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Banyak kampung di Papua Selatan masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik.

“Guru itu menjadi panggilan. Kehadiran guru sangat penting dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kampung-kampung,” ujarnya.

Selain itu, Ignatius mengingatkan agar masyarakat tidak lagi mengkotak-kotakkan anak-anak Papua Selatan berdasarkan asal daerah. Menurutnya, seluruh anak Papua Selatan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Ia berharap berbagai program yang mulai dijalankan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat menjadi langkah awal dalam membangun pendidikan yang lebih merata di empat kabupaten.