RRI.CO.ID,Merauke : Rencana beroperasinya kembali kapal trawl di wilayah perairan Kabupaten Merauke menuai penolakan dari pelaku usaha perikanan lokal. Keberadaan kapal tersebut dinilai berpotensi menekan aktivitas nelayan tradisional yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.

Taufik Latarissa Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( HNSI ) Papua Selatan mengatakan kondisi nelayan di Merauke saat ini disebut sedang tidak stabil. Pelaku usaha perikanan, termasuk pemilik kapal dan alat tangkap lokal, menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat sehingga dikhawatirkan akan semakin terpuruk jika kapal trawl kembali beroperasi.

Taufik menjelaskan masyarakat pesisir yang menggunakan metode penangkapan tradisional dinilai akan menjadi pihak paling terdampak. Ketimpangan alat tangkap dan skala operasi berpotensi menciptakan persaingan yang tidak seimbang di wilayah tangkap yang sama.

Di sisi lain, wilayah Papua Selatan yang memiliki kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam diharapkan tetap memberikan ruang bagi nelayan lokal. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan dampak ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat pesisir sebelum memberikan izin operasional.

"Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan dengan baik pemberian izin kapal trawl di wilayah ini, karena Papua Selatan memiliki kekhususan dalam mengelola sumber daya alamnya."ujar Taufik melalui telepon seluler.minggu 12 april 2026.

Pelaku usaha perikanan berharap adanya dialog terbuka antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pihak terkait. Upaya ini dinilai penting untuk mencari solusi bersama demi menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat di Merauke.