RRI.CO.ID,Merauke : Keberadaan dua unit kapal trawl yang masuk dan direncanakan beroperasi di wilayah perairan Papua Selatan menuai perhatian serius dari kalangan nelayan. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu ruang tangkap nelayan lokal serta mengancam keberlanjutan sumber daya laut.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Selatan, Taufik Latarissa, mengungkapkan bahwa kapal trawl memiliki jangkauan tangkap yang luas serta kapasitas besar dibandingkan kapal nelayan lokal. Kondisi ini membuat nelayan tradisional sulit bersaing, baik dari sisi teknologi maupun daya tangkap.

Selain itu, penggunaan alat tangkap trawl disebut tidak ramah lingkungan karena dapat merusak terumbu karang dan mengangkat ikan-ikan kecil yang seharusnya belum layak tangkap. Hal ini berdampak pada menurunnya populasi ikan di perairan Papua Selatan dalam jangka panjang.

Ia juga menyoroti bahwa sebelum masuknya dua kapal trawl tersebut, sudah terdapat ratusan kapal dari wilayah barat yang beroperasi dan turut memberikan tekanan terhadap nelayan lokal. Bahkan, alat tangkap yang digunakan dinilai tidak sesuai standar karena masih menangkap ikan berukuran kecil.

“Penggunaan alat tangkap tersebut berpotensi merusak terumbu karang dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan nelayan local di Papua Selatan.”ujar Taufik saat ditemui di sela sela kegiatanya. jumat,17 april 2026

Lebih lanjut, muncul kekhawatiran akan bertambahnya kapal asing yang akan beroperasi di wilayah WPP 718. Jika hal ini tidak dikendalikan, maka kondisi perikanan di Papua Selatan dikhawatirkan akan semakin memburuk dan merugikan pelaku usaha lokal, termasuk aktivitas di tempat pelelangan ikan.

Pihak HNSI Papua Selatan berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan serta mengevaluasi kembali kebijakan terkait izin operasional kapal trawl di wilayah tersebut.