Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Papua Selatan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka gizi kurang dan gizi buruk pada balita.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan menjelaskan bahwa keberhasilan menurunkan angka stunting tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, termasuk peningkatan cakupan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kolaborasi lintas sektor.

Aliyah Zainuddin,SKM PJ.Gizi Dinas Kesehatan PPKB provinsi papua selatan menjelaskan capaian tersebut merupakan perkembangan yang positif karena semakin mendekati target nasional. Pemerintah akan terus memperkuat berbagai program agar angka stunting dapat ditekan hingga mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

"Puji syukur, Papua Selatan semakin mendekati target nasional. Namun, kami tetap harus bekerja keras agar angka stunting terus menurun sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah," .ujar Aliyah.saat dialog di RRI merauke. jumat 07 agustus 2026.

Selain stunting, Dinas Kesehatan juga masih memberi perhatian terhadap persoalan gizi lainnya. Saat ini, prevalensi balita dengan kondisi wasting atau gizi kurang dan gizi buruk masih mencapai sekitar 10,3 persen, sedangkan balita dengan berat badan kurang dan sangat kurang masih berada di kisaran 17 persen.

"Stunting bukan satu-satunya persoalan. Kami juga masih menghadapi tantangan pada kasus wasting serta balita dengan berat badan kurang yang masih cukup tinggi sehingga memerlukan penanganan berkelanjutan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Berdasarkan strategi nasional percepatan penurunan stunting, intervensi kesehatan berkontribusi sekitar 30 persen, sedangkan 70 persen lainnya bergantung pada intervensi sensitif yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Aliyah menyampaikan Dinas Kesehatan juga mengingatkan pentingnya dukungan tempat kerja terhadap ibu menyusui. Sesuai ketentuan pemerintah, pemberi kerja diharapkan menyediakan ruang laktasi serta memberikan waktu khusus bagi ibu untuk memerah ASI selama jam kerja sehingga aktivitas bekerja tidak menjadi hambatan dalam pemberian ASI eksklusif kepada bayi.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dunia kerja, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Melalui kolaborasi tersebut, upaya meningkatkan cakupan ASI eksklusif, memperbaiki status gizi balita, dan menurunkan angka stunting di Papua Selatan diharapkan dapat tercapai secara berkelanjutan.