RRI.CO.ID, Merauke: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan, Petrus Assem, menegaskan kehadiran investasi di Papua Selatan diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat pada Kamis, 6 Agustus 2026

Petrus mengatakan pemerintah berkewajiban menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kebijakan yang mendukung, serta jaminan keamanan bagi para investor. Sebaliknya, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah usahanya.

"Perusahaan memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak mereka adalah memperoleh pelayanan, fasilitas perizinan dan nonperizinan, kebijakan yang mendukung, serta jaminan keamanan agar investasi dapat berjalan dengan nyaman. Sementara kewajibannya adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, sebelum suatu perusahaan berinvestasi, investor terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan masyarakat pemilik hak atas tanah untuk memastikan kesesuaian lokasi yang akan digunakan. Namun demikian, seluruh proses investasi tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan perizinan yang berlaku.

"Semua investasi masuk melalui prosedur. Mereka juga berkomunikasi dengan masyarakat yang memiliki hak atas tanah sebelum kegiatan investasi dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut Petrus mengatakan, pemerintah daerah tidak menjual potensi yang dimiliki Papua Selatan kepada investor, melainkan mempromosikan potensi tersebut agar dapat dinilai kesesuaiannya dengan rencana investasi yang akan dilakukan.

Menurutnya, saat ini seluruh data potensi investasi di Indonesia telah terintegrasi dalam sistem Kementerian Investasi sehingga calon investor dapat mengakses informasi mengenai kelayakan suatu wilayah, luas lahan yang tersedia, hingga potensi sektor seperti perkebunan maupun pertambangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

"Kalau investor ingin berusaha di sektor perkebunan atau pertambangan, mereka sudah bisa melihat data potensi yang tersedia melalui sistem. Jadi informasi itu tidak lagi melalui kami, tetapi sudah terintegrasi secara nasional," ucapnya.