RRI.CO.ID,Merauke : Pemerintah terus berupaya mengantisipasi dampak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di kabupaten merauke, Provinsi Papua Selatan. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Dormasan Pasaribu Ketua Komisi II DPR Merauke mengatakan Kebijakan WFH dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan penggunaan BBM. Meski dampaknya tidak terlalu besar, namun kebijakan ini dianggap cukup membantu dalam menekan konsumsi bahan bakar di tengah kondisi distribusi yang terbatas.

Dormasan menegaskan pemerintah provinsi papua Selatan telah mengeluarkan surat edaran terkait penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian, pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit tetap berjalan normal dan tidak dapat dilakukan dari rumah.

Selain itu, kondisi antrean di sejumlah agen BBM menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dipicu oleh tingginya kebutuhan serta adanya pengaturan jadwal distribusi yang menyebabkan penumpukan kendaraan pada waktu tertentu.

“Ketersediaan BBM sebenarnya cukup, hanya saja distribusi yang menggunakan sistem jadwal serta tingginya kebutuhan masyarakat menyebabkan antrean terjadi di sejumlah titik,” ujar Dormasan Pasaribu, S.Sos., M.Si, Ketua Komisi II DPR Merauke.

Pemerintah bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, sebelumnya telah melakukan rapat untuk mencari solusi agar antrean tidak terjadi secara berulang. Ketersediaan BBM disebut sebenarnya mencukupi, namun distribusi yang dijadwalkan serta tingginya permintaan membuat antrean tidak dapat dihindari.