Value for Money Dorong Pengelolaan Anggaran Negara Lebih Berdampak

RRI.CO.ID, Medan - Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tentu berusaha memastikan setiap uang yang dibelanjakan memberikan manfaat sesuai kebutuhan dan kemampuan keluarga. Prinsip sederhana tersebut juga menjadi dasar penting dalam pengelolaan keuangan negara melalui konsep Value for Money.

Konsep Value for Money mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga manfaat yang dihasilkan. Pendekatan tersebut mengarahkan pengelolaan anggaran dari sekadar spending-oriented menuju spending better dan outcome-oriented.

Penilaian keberhasilan pelaksanaan anggaran juga tidak hanya melihat seberapa cepat anggaran tersebut dibelanjakan oleh pemerintah. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, capaian output menjadi salah satu indikator penting penilaian.

Indikator capaian output memiliki bobot 25 persen dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator tersebut menilai kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan keluaran nyata yang dihasilkan oleh satuan kerja.

Konsep Value for Money mencakup tiga unsur utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar untuk memastikan penggunaan anggaran menghasilkan manfaat sesuai tujuan program pemerintah.

Aspek ekonomi menekankan penggunaan anggaran secara cermat sesuai kebutuhan tanpa menimbulkan pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pengadaan barang, jasa dan fasilitas publik perlu direncanakan secara rasional berdasarkan kebutuhan operasional sebenarnya.

Aspek efisiensi melihat hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang berhasil dicapai dalam pelaksanaan program pemerintah. Pengelolaan dan pencairan anggaran perlu dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan keterlambatan kegiatan.

Sementara itu, aspek efektivitas menilai apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat sesuai tujuan program pemerintah. Pembangunan sekolah misalnya, tidak hanya dinilai dari selesainya bangunan, tetapi juga tersedianya ruang belajar layak.

Penerapan Value for Money diharapkan dapat memberikan manfaat lebih nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa fasilitas publik berkualitas, pelayanan tepat waktu dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembangunan jalan, fasilitas kesehatan dan sekolah perlu menghasilkan infrastruktur berkualitas yang dapat digunakan masyarakat secara optimal. Pelaksanaan kegiatan juga perlu memperhatikan kualitas pekerjaan agar anggaran tidak hanya terserap tanpa manfaat berkelanjutan.

Ketepatan pelayanan publik juga menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip Value for Money pada pengelolaan anggaran negara. Pembayaran gaji tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan bantuan sosial perlu dilakukan tepat waktu serta tepat sasaran.

Prinsip tersebut sekaligus mendorong kesadaran bahwa setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berupa laporan keuangan, tetapi juga manfaat yang dihasilkan program pemerintah.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran yang telah dibelanjakan. Ukuran lainnya adalah apakah belanja tersebut menghasilkan keluaran dan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka pengeluaran dalam dokumen keuangan negara. APBN merupakan instrumen pemerintah untuk mendukung pembangunan dan menghadirkan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Penerapan prinsip Value for Money diharapkan membuat setiap rupiah APBN digunakan secara cermat, efisien dan efektif. Dengan demikian, anggaran negara tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Penulis: Dewanty Paskalia Rosefany Damanik, PTPN Terampil KPPN Medan II)