KBRN, Medan: Ketepatan perencanaan anggaran tidak hanya menjadi cerminan tata kelola yang baik, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap likuiditas kas negara. Salah satu bentuk optimalisasi penting adalah memastikan pelaksanaan anggaran sesuai rencana penarikan dana sebagaimana tercantum pada Halaman III DIPA setiap satuan kerja.

Akurasi perencanaan kas berperan krusial untuk menjamin ketersediaan dana yang memadai, meminimalkan dana menganggur, serta menghindari pembiayaan tambahan yang membebani negara. Deviasi tinggi antara rencana dan realisasi penarikan dana dapat mengganggu keseimbangan kas sekaligus menurunkan nilai kinerja anggaran satuan kerja.

Data KPPN Medan II menunjukkan adanya fluktuasi capaian deviasi Halaman III DIPA selama lima tahun terakhir yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Meski tren menunjukkan peningkatan positif sejak 2023 hingga 2025, indikator deviasi ini masih menjadi yang terendah dibandingkan indikator kinerja lainnya dalam penilaian IKPA.

Pada tahun 2021 nilai deviasi tercatat sebesar 84,3 kemudian menurun signifikan menjadi 61,56 pada tahun 2022 yang menggambarkan penurunan akurasi perencanaan. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan capaian 70,1, meningkat lagi menjadi 80,28 pada 2024 dan mencapai 88,0 hingga Agustus 2025.

Walaupun arah perbaikan terus terjadi, peningkatan akurasi Halaman III DIPA tetap membutuhkan komitmen serius dari seluruh satuan kerja pemerintah. Ketepatan penyusunan rencana penarikan dana berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan kas negara dan hasil penilaian kinerja anggaran.

Menurut penelitian dalam Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Arnida, 2022), terdapat tiga faktor utama penyebab rendahnya akurasi Halaman III DIPA. Ketiganya mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kendala kebijakan administrasi dan realokasi, serta kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tingkat satuan kerja.

Keterbatasan SDM menjadi persoalan klasik yang kerap dihadapi karena minimnya pegawai memahami pengelolaan keuangan dan aplikasi terkait anggaran negara. Mutasi pejabat serta rendahnya minat menjadi pengelola keuangan juga memperlambat proses transfer pengetahuan dan menurunkan kontinuitas pengelolaan.

Permasalahan kebijakan administrasi muncul akibat refocusing, realokasi terpusat, keterlambatan petunjuk teknis, serta perubahan kegiatan di tengah tahun anggaran. Hal tersebut membuat beberapa satuan kerja harus menyesuaikan ulang jadwal kegiatan dan memperbarui rencana penarikan dana agar tetap relevan.

Kurangnya koordinasi antara tim perencanaan dan tim pelaksana kegiatan juga menyebabkan ketidaksesuaian antara jadwal dan rencana penarikan dana. Padahal sinkronisasi internal dan eksternal sangat diperlukan agar seluruh lini satuan kerja berkomitmen terhadap rencana kegiatan sejak awal tahun.

Untuk meningkatkan akurasi Halaman III DIPA, satuan kerja perlu melaksanakan langkah strategis seperti penguatan kapasitas SDM dan reviu rencana kegiatan secara berkala. Selain itu, penyusunan RPD harus berbasis kebutuhan riil, revisi dilakukan tepat waktu, serta koordinasi antarunit dijaga secara konsisten dan efektif.

Optimalisasi akurasi Halaman III DIPA bukan hanya untuk memenuhi indikator IKPA, tetapi juga untuk memperkuat efisiensi pengelolaan kas negara. Dengan perencanaan yang realistis, koordinasi solid, serta peningkatan kompetensi SDM, satuan kerja dapat meminimalkan deviasi dan memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

(Penulis: Ahmad Triyadi, Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil pada KPPN Medan II)