RRI.CO.ID, Medan - DPRD Kota Medan meminta Pemkot Medan memperketat proses rekrutmen Kepala Lingkungan atau Kepling. Dorongan itu muncul setelah tiga oknum Kepling diduga tersangkut kasus narkoba sepanjang 2026.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan menilai rentetan kasus tersebut menjadi peringatan bagi Pemkot Medan. Menurutnya, sistem seleksi dan pengawasan Kepling perlu dievaluasi untuk mencegah persoalan serupa terulang.
Tiga kasus tersebut melibatkan MF, Kepling di Medan Barat yang ditangkap pada Maret 2026. Kemudian AR, Kepling di Medan Polonia yang diamankan pada 15 Agustus 2026, serta FAP, Kepling perempuan di Medan Maimun yang ditangkap pada akhir Agustus 2026.
Syaiful mendesak Pemkot Medan merevisi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur pedoman pembentukan lingkungan serta pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan.
"Calon Kepling harus dinyatakan bebas narkoba melalui tes sebelum proses pengangkatan. Ketentuan itu penting untuk memastikan aparatur lingkungan yang dipilih memiliki integritas," ujar Syaiful, Jumat, 11 September 2026.
Ia menilai pemeriksaan narkoba tidak cukup hanya dilakukan sebagai formalitas dalam proses seleksi. Pemeriksaan juga dapat dilakukan secara berkala apabila diperlukan untuk memastikan integritas dan tanggung jawab Kepling selama menjalankan tugas.
Menurut Syaiful, Kepling memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Aparatur lingkungan juga menjadi salah satu unsur pemerintahan yang paling dekat dengan warga dalam menjalankan pelayanan dan tugas pemerintahan.
"Rekrutmen Kepling harus dilakukan secara selektif dan disertai pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan berkala juga perlu dipertimbangkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat," katanya.
Saat ini terdapat sekitar 2.001 Kepling yang tersebar di 152 kelurahan pada 21 kecamatan di Kota Medan. Besarnya jumlah aparatur tersebut dinilai membutuhkan sistem rekrutmen dan pengawasan yang kuat.
Syaiful menambahkan, persoalan Kepling tidak hanya berkaitan dengan dugaan keterlibatan narkoba. Pengangkatan dan periodisasi jabatan Kepling menurut Syaiful juga masih menjadi polemik di tengah masyarakat sehingga membutuhkan evaluasi secara menyeluruh.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....