Tekan Jumlah Anak Tidak Sekolah, Deli Serdang Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

RRI.CO.ID, Deli Serdang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, sekaligus mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS). Koordiinasi itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanggulangan ATS, di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Kamis 20 Agustus 2026

Forum dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Zainal Abidin Hutagalung. Dalam FGD itu dibahas pemadanan data ATS dari berbagai sumber, identifikasi faktor penyebab anak tidak bersekolah, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penanganan ATS dilakukan berdasarkan data yang akurat dan kondisi di masing-masing wilayah.

Zainal menyampaikan, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah. Karena itu, keberadaan anak yang belum memperoleh layanan pendidikan harus menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, pelaksanaan wajib belajar 13 tahun tidak dapat hanya mengandalkan dinas pendidikan. Tapi membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.

“Penanganan anak tidak sekolah harus dilakukan secara terpadu melalui data yang akurat, koordinasi yang kuat, serta langkah-langkah nyata di lapangan. Dengan sinergi seluruh pihak, kita optimistis dapat menekan angka ATS, sekaligus meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Deli Serdang,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam diskusi peserta turut mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan anak tidak bersekolah, di antaranya faktor ekonomi, sosial, budaya, kondisi geografis, hingga perpindahan domisili. Hasil pemadanan data tersebut menjadi bahan untuk merumuskan solusi sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Selain itu, FGD menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut, seperti penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan validitas data, optimalisasi peran pemerintah desa dan kelurahan dalam pendataan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Serta pendampingan bagi anak yang berpotensi putus sekolah agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

Hasil FGD diharapkanbya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Upaya ini sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

"Melalui kolaborasi lintas sektor dan langkah penanganan yang berkelanjutan, Pemkab Deli Serdang optimistis target wajib belajar 13 tahun dapat tercapai dan jumlah anak tidak sekolah terus menurun. Ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius dan berkelanjutan," ucapnya..