RRI.CO.ID, Medan – Tim verifikasi lapangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan kunjungan langsung ke kantor LPP RRI Medan, pada Rabu, 12 Agustus 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka melakukan penilaian Zona Integritas melalui validasi data yang dilakukan tim RRI Medan guna memperoleh predikat penilaian Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Tim verifikasi lapangan KemenPAN-RB diwakili oleh Najamudin dan Canggih. Kedatangan tim disambut kepada LPP RRI Medan, Besty Charmin Simatupang dan didampingi Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Enderiman Butar Butar.
Kegiatan diawali dengan pemaparan dari tim ZI Medan yang disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha, Imelda Adnin dengan durasi kurang lebih 20 menit. Kemudian dibuka sesi tanya jawab antara tim verifikasi KemenPAN-RB kepada tim ZI RRI Medan.
Kabag Tata Usaha LPP RRI Medan, Imelda Adnin saat memaparkan hasil kerja tim ZI RRI Medan. (Foto: RRI/ Harli)
Dalam paparannya, Najamudin mengatakan salah satu penilaian suatu lembaga atau satuan kerja layak meraih predikat ZI WBK adalah benar-benar berdampak bagi masyarakat. Tidak sebatas sebagai ruang pengaduan, namun RRI harus bisa mengawal aduan tersebut hingga mendapat solusi terbaik.
“RRI harus bisa membangun kepercayaan publik di tengah perkembangan digitalisasi, karena ini sangat menggambarkan apakah RRI benar-benar sudah menjadi milik publik. Saya lihat di RRI Medan ada program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat yang menjadi program unggulan dalam menyaring aspirasi dan keluhan masyarakat,” kata Najamudin.
Sementara, tim verifikasi KemenPAN-RB lainnya, Canggih mengatakan salah satu tolok ukur suatu lembaga meraih predikat ZI adalah rencana aksi yang dilakukan harus menggambarkan kinerja yang dilakukan. Kemudian kinerja yang dilakukan juga harus relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“ZI ini bukan hanya sebagai proyek perubahan saja, tetapi menggambarkan apa yang sudah dilakukan oleh unit kerja termasuk RRI. Karena ZI itu adalah layanan dan kinerja yang harus berdampak pada publik. Termasuk jika kita membangun akses pelayanan publik, pertimbangkan dahulu apakah pelayanan itu benar-benar dibutuhkan di instansi itu,” ucapnya.
Tim verifikasi KemenPAN-RB saat lakukan validasi dihadapan tim ZI LPP RRI Medan. (Foto: RRI/Harli)
Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Enderiman Butar Butar, mengatakan RRI terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik melalui konten siaran maupun kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami terus mendorong agar di semua satker RRI se Indonesia harus bisa menyandang status ZI WBK maupun WBBM. Apalagi sesuai dengan visi kita bahwa RRI harus bisa menjadi media yang relevan, berdampak, dan menginspirasi bagi publik dengan konten siaran yang bermanfaat baik bagi semua,” katanya.
Sementara, Kepala LPP RRI Medan, Besty Charmin Simatupang memastikan tim ZI WBK Medan sudah melakukan upaya maksimal dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan pengawasan, hingga penguatan akuntabilitas. Besty juga memastikan, slogan ZI tidak hanya menjadi dokumentasi dan pemenuhan akses saja, tapi dipadukan dengan kebutuhan publik, termasuk bagi kaum disabilitas.
“Selain peningkatan pelayanan akses fasilitas, budaya dan pola kerja, serta penerapan SOP yang baik, RRI Medan juga turut melakukan penguatan pengawasan baik internal dan internal. Pertama, memastikan seluruh pegawai RRI bersih dari korupsi, tidak melakukan gratifikasi, hingga peningkatan kemampuan SDM,”
Foto bersama tim ZI RRI Medan dengan tim verifikasi KemenPAN-RB. (Foto: RRI/ Harli)
“Kami berharap masukan dari tim verifikasi lapangan KemenPAN-RB ini juga menjadi evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kita, sehingga predikat ZI WBK layak disematkan untuk RRI Medan. Kita semua komitmen untuk itu, bahwa peningkatan pelayanan publik adalah utama, sedangkan penguatan pengawasan dan akuntabilitas menjadi dasar kami mewujudkan lembaga yang berintegritas,” kata Besty.
Seperti diketahui, dalam pembangunan zona integritas menuju WBK, RRI Medan telah melaksanakan 6 area perubahan dalam berbagai bidang. Mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
Berbagai inovasi juga dilakukan mulai dari optimalisasi rencana aksi berbasis digital, menjalankan proyek perubahan seperti jaringan Kendali Jarak Jauh (Jagapancar) dan Audio Processor. Kemudian pojok gratifikasi, hingga layanan pengaduan integritas yang dilakukan secara online maupun offline.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....