RRI.CO.ID, Medan- Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di hotel Grandhika, Medan pada Kamis, 6 Agustus 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh anggota komisi X DPR RI, Sofyan Tan.

Dalam sambutannya, Sofyan Tan mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting sebagai dasar dalam memetakan arah pembangunan dan peluang ekonomi Indonesia pada masa mendatang. Menurutnya, data statistik yang dihasilkan melalui sensus tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga menjadi acuan dalam menyusun kebijakan jangka panjang.

"Yang dilakukan pada hari ini merupakan Sensus Ekonomi 2026, kita 10 tahun sekali melakukan sensus ekonomi. Itu adalah menatap masa depan kita, menatap bangsa Indonesia 10 tahun ke depan, produk apa, langkah apa yang harus dilakukan sehingga kita sejahtera,” katanya.

Ia menyebut, sensus ekonomi perlu dibaca secara bersamaan dengan sensus penduduk dan sensus pertanian. Menurut Sofyan Tan, penggabungan data tersebut juga dapat membantu mengidentifikasi peluang usaha berdasarkan karakteristik masyarakat, pola konsumsi, hingga kebutuhan pada momen budaya dan keagamaan.

“Sensus penduduk, sensus pertanian dan sensus ekonomi ini jangan dipisah-pisah. Dibaca secara simultan, itu akan memberikan manfaat kepada kita semuanya,” ucap Sofyan Tan.

Sofyan Tan berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam menyusun strategi pembangunan dan investasi. Hasil sensus juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi produk yang dibutuhkan masyarakat, hambatan yang dihadapi, serta peluang bisnis yang dapat dikembangkan di berbagai sektor.

"Sensus Ekonomi 2026 bisa menjadi peta, bisa menjadi kompas bagi negara untuk menentukan kebijakan dan penganggaran, proyek-proyek apa yang dibutuhkan untuk menuju 2045, generasi emas bukan generasi cemas," ucapnya.

Sementara, Inspektur III BPS RI, Ahmad Avenzora mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan penyelenggaraan sensus ekonomi yang kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986. Menurutnya, pelaksanaan sensus diperlukan untuk menangkap berbagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan aktivitas ekonomi selama satu dekade terakhir, termasuk pesatnya perkembangan transaksi digital.

"Kalau kita bandingkan kondisi sebelumnya dengan kondisi sekarang, itu pasti berubah banyak. Sekarang transaksi sudah banyak yang online, tetapi itu tetap pasar, tetap ada kegiatan ekonomi," ucapnya.

Ia mengatakan perubahan tersebut juga terlihat pada struktur ekonomi, di mana sektor teknologi informasi kini semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan layanan digital dan sistem pembayaran elektronik. Ahmad menyebut hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran mengenai sektor ekonomi yang dominan di setiap daerah sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan investasi.

"Hasil sensus ekonomi itu nanti akan menjadi kompas, kompas apa yang nanti akan dilaksanakan atau dilakukan ke depannya oleh pemerintah. Kebijakan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah," katanya.

Dalam Sensus Ekonomi 2026, BPS juga akan mendata berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar. Pendataan tidak hanya menyasar perusahaan yang memiliki bangunan atau tempat usaha, tetapi juga aktivitas ekonomi yang berlangsung dari rumah tangga.

“Perusahaan, baik itu usaha besar, usaha menengah, usaha mikro, usaha kecil, ke rumah tangga juga didatangi, atau ke keluarga, untuk menangkap, mencari usaha-usaha yang ada di keluarga,” ujar Ahmad.

Ahmad mengajak masyarakat untuk menerima petugas pendataan dan memberikan informasi secara jujur. Ia juga mengajak generasi muda untuk turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, baik sebagai petugas pendataan maupun sebagai responden apabila memiliki aktivitas usaha.

“Untuk generasi muda, ke depan nanti apa kebijakan pemerintah untuk ekonomi kita di sini, misalkan di negara Indonesia, ataupun di Provinsi Sumatera Utara, ataupun di Kota Medan. Dengan kita bisa melihat struktur ekonomi, kebijakan apa yang bisa diberikan,” ucapnya.