RRI.CO.ID, Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Perhubungan terus membangun Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang sebagai angkutan massal berbasis bus listrik. Proyek senilai Rp1,9 triliun itu menghubungkan Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deliserdang serta ditargetkan rampung pada Juni 2027.

Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan yang didukung Bank Dunia dan Agence Française de Développement Perancis. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumut, Malik Assalih Harahap mengatakan BRT Mebidang akan melayani 12 rute pada tahap awal operasional, dengan 10 rute berada di Kota Medan. Sementara dua rute lainnya dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Perhubungan, yakni Binjai-Medan-Carrefour dan Lubukpakam-Amplas-Simpang Pelangi-Teladan.

Menurut Malik, sistem tersebut nantinya didukung hingga 273 armada bus listrik dengan waktu tunggu sekitar 15 menit. BRT juga dilengkapi teknologi Intelligent Transport System dan Area Traffic Control System untuk mendukung kelancaran operasional.

"Harapan kita dengan adanya angkutan massal ini mengurangi kemacetan, mengurangi emisi gas karbon, kemudian transportasi hijau," ujar Malik, Rabu 5 Agustus 2026..

Malik menjelaskan uji coba perdana BRT Mebidang dijadwalkan berlangsung sekitar Senin 18 Agustus 2026 menggunakan tiga unit bus listrik. Uji coba itu melayani rute Medan-Terminal Lubuk Pakam dan Medan-Terminal Ikan Paus sebelum operasional bertahap dimulai.

"Kita akan uji coba pada tanggal sekitar 18 Agustus, 3 unit, yaitu rute Medan-Terminal Lubuk Pakam kemudian Medan-Terminal Ikan Paus. Operasionalnya tanggal 8 Desember 2026 dengan 30 unit bus pada dua rute tersebut," ucap Malik.

Malik menilai mobilitas masyarakat di kawasan Mebidang masih didominasi kendaraan pribadi sehingga berdampak pada kemacetan dan polusi udara. Karena itu, pemerintah berharap kehadiran BRT mampu mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.

"Harapan kita dengan adanya BRT ini, bus listrik ini, minimal 60-80 persen sudah kita pindahkan menjadi angkutan umum," kata Malik.

Ia menambahkan salah satu tantangan pengembangan BRT Mebidang adalah koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta tiga pemerintah daerah yang dilintasi. Selain itu, skema subsidi operasional akan dibahas bersama agar pembiayaan dapat berjalan berkelanjutan dan proporsional.

Setelah infrastruktur selesai dibangun pada 2027, pemerintah berencana membentuk BUMD yang khusus mengelola transportasi publik kawasan Mebidang. Operator layanan nantinya menggunakan skema buy the service dengan pendampingan dari PT Surveyor Indonesia.

Malik optimistis kolaborasi seluruh pihak dapat mendukung keberhasilan BRT Mebidang sebagai transportasi publik yang ramah lingkungan, nyaman, dan aman. Kehadiran layanan tersebut juga diharapkan meningkatkan akses masyarakat sekaligus menjadi model pengembangan angkutan massal di kota metropolitan lainnya.