RRI.CO.ID, Medan - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sumatera. Pertemuan membahas percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera.

Kegiatan ini diharapkan mendukung peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui transaksi yang lebih cepat, mudah, efisien, dan akuntabel. Percepatan digitalisasi juga dinilai penting untuk memperkuat pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi.

Kepala Perwakilan BI Sumut, Ameriza M. Moesa, dalam siaran tertulisnya Sabtu, 1 Agustus 2026, mengatakan digitalisasi sistem pembayaran mampu mendorong aktivitas perekonomian melalui layanan transaksi yang semakin efisien. Menurut Ameriza, perkembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menunjukkan kinerja positif dari sisi transaksi, jumlah pengguna, maupun pelaku usaha.

"Perkembangan QRIS terus menunjukkan hasil yang sangat positif, baik dari sisi transaksi, jumlah pengguna, maupun jumlah pelaku usaha," ujar Ameriza.

Ameriza menjelaskan hasil pemantauan 2025 menempatkan Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau sebagai provinsi dengan peringkat digitalisasi sistem pembayaran tertinggi di Sumatera. Ia menambahkan program percepatan digitalisasi diharapkan menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah melalui perencanaan yang lebih terintegrasi.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Puji Gunawan, menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui digitalisasi. Menurut Puji, kebijakan daerah perlu selaras dengan agenda TP2DD agar mampu mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar percepatan digitalisasi dapat berjalan lebih optimal," ucap Puji.

Rakorwil TP2DD Sumatera dihadiri Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari sepuluh provinsi di Sumatera, serta jajaran Bank Indonesia. Peserta juga membahas pengembangan sistem pembayaran sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan perluasan implementasi sistem split payment melalui QRIS.

BI Sumut menyatakan akan terus memetakan potensi digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut. Sinergi antarinstansi juga akan diperkuat untuk mendukung perekonomian Sumatera yang lebih maju, tangguh, dan inklusif.