RRI.CO.ID, Medan - Pemerintah Kabupaten Samosir bersama DPRD Kabupaten Samosir menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan ditandatangani Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua DPRD Nasip Simbolon dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, Selasa 29 Juli 2026.

Dua perda yang disahkan meliputi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Perda tentang Pengelolaan Sampah. Pengesahan tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Vandiko mengatakan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah. Sementara Perda Pengelolaan Sampah diharapkan menjadi landasan hukum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

"Kedua perda ini bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi instrumen penting mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif," ujarnya. Vandiko menambahkan pengelolaan keuangan yang akuntabel harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Bupati juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan masukan selama pembahasan kedua rancangan peraturan daerah tersebut. Menurutnya, berbagai saran menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Masukan dan saran yang diberikan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Samosir," kata Vandiko. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Terkait Perda Pengelolaan Sampah, Vandiko mengajak seluruh masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

"Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama demi masa depan anak cucu kita," ucap Vandiko.