RRI.CO.ID - Langkat - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk terus mendukung keberlanjutan Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebagai upaya memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata.

Komitmen tersebut disampaikan Plt. Bupati saat menerima audiensi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan beserta jajaran di Ruang Kerja Plt. Bupati Langkat, Kantor Bupati Langkat, Kamis, 23 Juli 2026.

Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan Program UHC Prioritas yang selama ini menjadi salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr. Yasmine R. Harahap, menyampaikan bahwa Kabupaten Langkat hingga saat ini masih berstatus UHC Prioritas, sebuah pencapaian yang menunjukkan tingginya cakupan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.

Ia menjelaskan, untuk mempertahankan status tersebut, daerah harus memenuhi sejumlah indikator, di antaranya tingkat kepesertaan JKN mencapai 98,60 persen dari total jumlah penduduk dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Melalui skema UHC Prioritas, masyarakat yang belum terdaftar maupun peserta yang status kepesertaannya tidak aktif dapat langsung didaftarkan atau diaktifkan kembali sehingga dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.

Menurut Yasmine, manfaat program tersebut telah dirasakan oleh ribuan masyarakat Langkat yang sebelumnya mengalami kendala administrasi kepesertaan ketika membutuhkan layanan kesehatan.

"Kami berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk melanjutkan kerja sama UHC Prioritas. Program ini sangat membantu masyarakat karena memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut juga disampaikan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) UHC Prioritas yang berlaku sejak 1 Januari 2026 akan berakhir pada 30 September 2026, sehingga diperlukan langkah-langkah persiapan untuk perpanjangan kerja sama agar manfaat program tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa terputus.

BPJS Kesehatan juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. Hingga tahun 2025, kewajiban pembayaran iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tercatat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga turut mendukung keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil Analisa Fiskal Program Langkat Sehat Tahun 2026, kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Langkat mencapai Rp88.093.240.200. Anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga status UHC Prioritas sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.

Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan keberlanjutan UHC Prioritas karena program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak masyarakat yang harus terus dijamin oleh pemerintah.

"Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen mendukung keberlanjutan UHC Prioritas. Program ini telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, sehingga kami akan mengupayakan langkah-langkah terbaik agar kerja sama ini dapat terus dilanjutkan," katanya.

Tiorita menambahkan, Pemkab Langkat akan memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pemerintah pusat guna memastikan keberlanjutan program tetap berjalan dengan baik dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah.

"Kami optimistis, melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, keberlanjutan UHC Prioritas dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat Langkat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Kesehatan masyarakat adalah investasi pembangunan yang harus terus kita jaga bersama," ucapnya.