RRI.CO.ID, Tanjungbalai - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai saat memimpin evaluasi kinerja perangkat daerah di Aula Sutrisno, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Jumat 3 Juli 2026. Mulai dari kebersihan toilet hingga branding Kota Tanjungbalai.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Buchori Ginting, menyampaikan sekitar 90 persen toilet di sekolah-sekolah dalam kondisi bersih. Meski demikian, ia meminta waktu selama enam bulan untuk menuntaskan kebersihan seluruh toilet sekolah. Menurutnya, upaya tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran.

Menanggapi hal itu, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menegaskan alasan keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan yang disampaikan oleh instansi pemerintah. Padahal menurutnya, menjaga kebersihan toilet tidak membutuhkan biaya yang besar, apabila dilakukan dengan komitmen dan pengelolaan yang baik.

"Membersihkan toilet tidak memerlukan anggaran yang besar. Yang dibutuhkan adalah komitmen," kata Zudan.

Ia pun menargetkan agar seluruh toilet sekolah di Kota Tanjungbalai sudah dalam kondisi bersih pada tahun 2027. Selain itu, Kepala BKN RI juga menyoroti capaian implementasi absensi digital di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Ia meminta agar penggunaan absensi digital terus ditingkatkan. Menanggapi arahan tersebut, Buchori Ginting meminta waktu selama tiga bulan untuk meningkatkan capaian implementasi absensi digital.

Zudan Arif juga memberikan masukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungbalai, Indra Adiguna, terkait promosi daerah. Ia menyarankan agar Diskominfo mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara aktif membagikan konten branding Kota Tanjungbalai melalui media sosial masing-masing. Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan tanpa harus mengeluarkan anggaran tambahan.

Indra Adiguna menyampaikan pihaknya perlu melakukan komunikasi terlebih dahulu, agar seluruh OPD memiliki komitmen bersama dalam menjalankan program tersebut. Menanggapi hal itu, Zudan menilai tidak diperlukan nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama antar OPD.

Ia menyarankan agar Diskominfo cukup membagikan materi promosi ke grup komunikasi OPD, dan meminta seluruh perangkat daerah untuk meneruskan serta membagikannya melalui grup maupun akun media sosial resmi masing-masing. Zudan juga mempertanyakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Tanjungbalai, yakni program Agamais.

Ia meminta penjelasan kepada Kepala Inspektorat mengenai OPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh Kepala Inspektorat pada saat forum berlangsung.