RRI.CO.ID, Medan - Wakil Bupati (Wabup) Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir di Pangururan, Senin, 22 Juni 2026.

Ariston mengatakan penyampaian ranperda merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Dokumen itu disampaikan bersama laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ariston menyebut BPK RI Perwakilan Sumatera Utara telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025.

"Opini WTP yang diraih Kabupaten Samosir untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, dukungan DPRD, serta partisipasi masyarakat," ujar Ariston.

Menurut Ariston, ranperda tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit BPK. Dokumen itu terdiri atas tujuh komponen, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas.

Dalam laporan itu, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp774,57 miliar atau 95,55 persen dari target. Sementara belanja daerah mencapai Rp760,62 miliar atau 91,60 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Samosir juga mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp35,11 miliar. Total ekuitas pemerintah daerah tercatat Rp1,99 triliun dengan aset tetap mencapai Rp1,77 triliun.

Menutup penyampaian nota pengantar, Ariston berharap pembahasan ranperda menghasilkan masukan yang membangun.

"Kami mengharapkan tanggapan, arahan dan kritik yang membangun untuk menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir ke depan," ucap Ariston.