RRI.CO.ID, Medan - Perayaan Milad ke-109 Aisyiyah yang dirangkaikan dengan Gebyar Muktamar Muhammadiyah bukan sekadar seremonial biasa. Di balik kemeriahannya, terselip pesan kuat tentang kemandirian, kekuatan, serta pergerakan perempuan yang tak terbendung.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menghadiri Milad ke-109 Aisyiyah Kota Medan sekaligus Gebyar Muktamar Muhammadiyah, di Jalan Air Bersih Medan, Minggu, 14 Juni 2026.

Di depan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan beserta para tokoh dan pengurus Aisyiyah yang hadir, Rico Waas mengaku kagum dengan Ibu-Ibu Aisyiyah. Bagaimana tidak, Aisyiyah merupakan organisasi yang mandiri dan kuat, bahkan mampu membeli tanah secara kolektif senilai Rp1,7 Miliar untuk pembangunan gedung dakwah.

"Alhamdulillah, Aisyiyah ini adalah organisasi paling mandiri yang saya lihat di Kota Medan," ujarnya.

Ia mengatakann, di era modern saat ini, sebuah organisasi atau komunitas akan memiliki posisi yang kuat dan dihormati jika mampu berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Kemandirian Aisyiyah adalah contoh positif bagi organisasi lain. Karena itu, tidak heran jika kekuatan basis massa Aisyiyah di Medan dinilai sangat solid, bahkan mencakup hingga 30 cabang di 21 kecamatan se-Kota Medan.

"Saya melihat Aisyiyah memiliki kapasitas manajerial dan kepemimpinan yang luar biasa jika diberi ruang. Gerakan dakwah dan sosial tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya determinasi, kedisiplinan, dan ketulusan dari kaum perempuan," ujar Rico Waas.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan kembali akar sejarah berdirinya NKRI yang tidak lepas dari keringat tokoh-tokoh Muhammadiyah. Seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, hingga Kasman Singodimedjo dalam merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Zulkifli Hasan, kekuasaan dan jabatan yang dipegang oleh para pemimpin hari ini adalah buah dari perjuangan para pendahulu.

"Menghargai dan mendukung gerakan Aisyiyah/Muhammadiyah bukan sekadar urusan politik elektoral.Melainkan sebuah kewajiban moral dan bentuk balas budi negara terhadap organisasi yang ikut melahirkan Republik Indonesia," ucapnya.